Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 17:46 WIB
Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau
[ILUSTRASI. Logo IMF terpajang di kantor utamanya di Washington DC, Amerika Serikat, 20 April 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - ROMA. Dana Moneter Internasional (IMF) memfokuskan gagasan pertukaran utang-untuk-iklim ke negara-negara yang terbebas dari masalah utang. IMF juga membatalkan rencana untuk merilis proposal bersama dengan Bank Dunia sebelum konferensi iklim PBB yang dijadwalkan minggu depan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pimpinan IMF Kristalina Georgieva, pada April lalu, menyatakan “pertukaran utang hijau” dapat mengakselerasi negara-negara berkembang mengambil tindakan pencegahan terhadap perubahan iklim. IMF berjanji untuk bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menggulirkan opsi itu pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow.

Pernyataan Georgieva menuai dukungan dari kelompok masyarakat sipil yang menginginkan adanya solusi untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus meningkatnya beban utang yang dihadapi banyak negara berpenghasilan rendah. Nilai utang kelompok negara itu melonjak hingga rekor tertinggi, yaitu US$ 860 miliar pada tahun 2020.

Namun gagasan itu juga memunculkan keraguan tentang dampak potensial dan utilitas dari swap tersebut. Sejumlah masalah muncul terlihat dalam fasilitas pertukaran utang yang telah diluncurkan, seperti skala yang kecil dan bunga yang terbatas. Apalagi skema restrukturisasi utang yang lebih luas dan lebih langsung yang diluncurkan oleh G20 juga bergerak lamban. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Stabilitas sistem keuangan di kuartal III-2021 dalam kondisi normal

Georgieva sempat menggelar pertemuan untuk membahas pertukaran utang,  dengan pejabat dari PBB, Bank Dunia dan para ahli eksternal pada bulan Juli. Namun, tak banyak kemajuan yang dicapai usulan tersebut, demikian penuturan sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Ditanya apakah IMF akan mengungkap rencana yang konkret minggu depan, seorang juru bicara mengatakan lembaga itu terus “menjelajahi ide-ide” dan mengharapkan diskusi berlanjut untuk beberapa waktu.

"Pertukaran utang-iklim bisa menjadi pelengkap yang berguna untuk instrumen keuangan iklim yang ada, terutama di negara-negara dengan utang berkelanjutan tetapi ruang fiskal terbatas," kata juru bicara itu. "Kami mendukung untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertukaran ini berkembang dan mencapai skala yang lebih besar."

Pejabat Bank Dunia skeptis, lebih memilih untuk fokus pada perubahan kebijakan terkait iklim daripada membutuhkan pengeluaran tambahan dari negara-negara yang sudah banyak berhutang, kata sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Pejabat IMF juga mengajukan pertanyaan secara internal tentang dampak instrumen yang ditargetkan tersebut, mencatat beberapa negara donor mungkin lebih memilih hibah karena kesederhanaan yang lebih besar, kata sumber.

Kevin Gallagher, yang memimpin Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Universitas Boston, mengatakan, kecewa karena rencana yang diajukan Georgieva cuma beringsut tipis.

Lembaga yang dipimpin Gallagher dan dua institusi serupa, pada Juni lalu meminta negara-negara G20 untuk meluncurkan fasilitas global baru untuk menjamin obligasi baru yang dapat ditukar oleh kreditur swasta untuk utang lama dengan haircut. Skema ini merujuk ke sebuah model yang disebut obligasi Brady, yang populer di antara negara-negara Amerika Latin pada dekade 1980-an.

"IMF perlu meningkatkan rasa urgensinya," kata Gallagher kepada Reuters. Ia menggarisbawahi pertemuan masalah yang dihadapi negara-negara yang berutang besar dan berisiko terhadap peristiwa cuaca terkait perubahan iklim.

Baca Juga: IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara di kawasan asia

John Morton, penasihat utama Departemen Keuangan AS untuk isu-isu iklim, mengatakan adalah cerdas untuk memaksimalkan manfaat iklim dalam program pengampunan utang apa pun. Namun AS tidak dalam posisi yang sesuai untuk membahas ide itu, mengingat negara tersebut tidak memegang utang banyak negara berkembang. 

"Agar pertukaran utang-untuk-alam ini menjadi bermakna, mereka perlu dilakukan pada skala yang signifikan, dan sulit melihat ada jalan yang mudah untuk itu," kata Morton kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Salah satu sumber yang akrab dengan diskusi tersebut mengatakan bahwa pertukaran utang-untuk-alam hanya berjumlah $1 miliar sejak tahun 1980-an. Salah satu penyebabnya, mekanisme pertukaran yang rumit untuk dilaksanakan.

"Jenis hal ini tidak bekerja secara sistemik," kata sumber itu, mencatat kemajuan lambat yang telah dibuat Chad, Zambia dan Ethiopia di bawah Kerangka Kerja Umum G20 untuk Pengelolaan Utang.

Selanjutnya: Debut Udermy di Nasdaq Mengecewakan, Ditransaksikan di Bawah Harga IPO

 

Bagikan

Berita Terbaru

Imbal Hasil SBN Naik: Beban Utang APBN Meningkat, Bagaimana Dampaknya?
| Kamis, 25 Desember 2025 | 19:34 WIB

Imbal Hasil SBN Naik: Beban Utang APBN Meningkat, Bagaimana Dampaknya?

Kenaikan imbal hasil SBN menjadi salah satu tanda perubahan sentimen pasar terhadap risiko fiskal dan arah ekonomi domestik.

IHSG Paling Bapuk di Asia Tenggara Pekan Ini, Turun 0,83% Dalam 3 Hari
| Kamis, 25 Desember 2025 | 13:43 WIB

IHSG Paling Bapuk di Asia Tenggara Pekan Ini, Turun 0,83% Dalam 3 Hari

IHSG melemah 0,83% untuk periode 22-24 Desember 2025. IHSG ditutup pada level 8.537,91 di perdagangan terakhir, Rabu (24/12).

Saham Terafiliasi Grup Bakrie Terbang, Kini Tersisa Jebakan atau Masih Ada Peluang?
| Kamis, 25 Desember 2025 | 11:05 WIB

Saham Terafiliasi Grup Bakrie Terbang, Kini Tersisa Jebakan atau Masih Ada Peluang?

Potensi kenaikan harga saham terafiliasi Bakrie boleh jadi sudah terbatas lantaran sentimen-sentimen positif sudah priced in.

Imbal Hasil SRBI Naik di Akhir Tahun Meski BI Rate Stabil
| Kamis, 25 Desember 2025 | 10:08 WIB

Imbal Hasil SRBI Naik di Akhir Tahun Meski BI Rate Stabil

Imbal hasil instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang turun sejak awal tahun, berbalik naik dalam dua bulan terakhir tahun 2025.

Laba Diprediksi Tergerus, PTBA Terjepit Bea Keluar Batubara dan Downtrend Harga Saham
| Kamis, 25 Desember 2025 | 10:05 WIB

Laba Diprediksi Tergerus, PTBA Terjepit Bea Keluar Batubara dan Downtrend Harga Saham

Sebagai pelopor, PTBA berpeluang menikmati insentif royalti khusus untuk batubara yang dihilirisasi.

Prospek Batubara 2026 Menantang, Indonesia di Posisi Maju Kena Mundur Juga Kena
| Kamis, 25 Desember 2025 | 09:05 WIB

Prospek Batubara 2026 Menantang, Indonesia di Posisi Maju Kena Mundur Juga Kena

Harga batubara Australia, yang menjadi acuan global, diproyeksikan lanjut melemah 7% pada 2026, setelah anjlok 21% di 2025. 

Bisnis Blue Bird Diprediksi Masih Kuat di 2026, Tidak Digoyah Taksi Listrik Vietnam
| Kamis, 25 Desember 2025 | 08:10 WIB

Bisnis Blue Bird Diprediksi Masih Kuat di 2026, Tidak Digoyah Taksi Listrik Vietnam

Fitur Fixed Price di aplikasi MyBluebird mencatatkan pertumbuhan penggunaan tertinggi, menandakan preferensi konsumen terhadap kepastian harga.

Meski Cuaca Ekstrem Gerus Okupansi Nataru, Santika Hotels Tetap Pede Tatap 2026
| Kamis, 25 Desember 2025 | 07:10 WIB

Meski Cuaca Ekstrem Gerus Okupansi Nataru, Santika Hotels Tetap Pede Tatap 2026

Santika Hotels & Resorts menyiapkan rebranding logo agar lebih relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan generasi.

Kebijakan Nikel 2026 Dongkrak Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)
| Kamis, 25 Desember 2025 | 06:37 WIB

Kebijakan Nikel 2026 Dongkrak Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)

Pemerintah rem produksi nikel ke 250 juta ton 2026 untuk atasi surplus 209 juta ton. NCKL proyeksi laba Rp 10,03 triliun, rekomendasi buy TP 1.500

KRAS Dapat Suntikan Rp 4,93 Triliun dari Danantara, Tanda Kebangkitan Baja Nasional?
| Kamis, 25 Desember 2025 | 06:00 WIB

KRAS Dapat Suntikan Rp 4,93 Triliun dari Danantara, Tanda Kebangkitan Baja Nasional?

Kenaikan harga saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) belakangan ini dinilai lebih bersifat spekulatif jangka pendek.

INDEKS BERITA

Terpopuler