Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 17:46 WIB
Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau
[ILUSTRASI. Logo IMF terpajang di kantor utamanya di Washington DC, Amerika Serikat, 20 April 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - ROMA. Dana Moneter Internasional (IMF) memfokuskan gagasan pertukaran utang-untuk-iklim ke negara-negara yang terbebas dari masalah utang. IMF juga membatalkan rencana untuk merilis proposal bersama dengan Bank Dunia sebelum konferensi iklim PBB yang dijadwalkan minggu depan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pimpinan IMF Kristalina Georgieva, pada April lalu, menyatakan “pertukaran utang hijau” dapat mengakselerasi negara-negara berkembang mengambil tindakan pencegahan terhadap perubahan iklim. IMF berjanji untuk bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menggulirkan opsi itu pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow.

Pernyataan Georgieva menuai dukungan dari kelompok masyarakat sipil yang menginginkan adanya solusi untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus meningkatnya beban utang yang dihadapi banyak negara berpenghasilan rendah. Nilai utang kelompok negara itu melonjak hingga rekor tertinggi, yaitu US$ 860 miliar pada tahun 2020.

Namun gagasan itu juga memunculkan keraguan tentang dampak potensial dan utilitas dari swap tersebut. Sejumlah masalah muncul terlihat dalam fasilitas pertukaran utang yang telah diluncurkan, seperti skala yang kecil dan bunga yang terbatas. Apalagi skema restrukturisasi utang yang lebih luas dan lebih langsung yang diluncurkan oleh G20 juga bergerak lamban. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Stabilitas sistem keuangan di kuartal III-2021 dalam kondisi normal

Georgieva sempat menggelar pertemuan untuk membahas pertukaran utang,  dengan pejabat dari PBB, Bank Dunia dan para ahli eksternal pada bulan Juli. Namun, tak banyak kemajuan yang dicapai usulan tersebut, demikian penuturan sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Ditanya apakah IMF akan mengungkap rencana yang konkret minggu depan, seorang juru bicara mengatakan lembaga itu terus “menjelajahi ide-ide” dan mengharapkan diskusi berlanjut untuk beberapa waktu.

"Pertukaran utang-iklim bisa menjadi pelengkap yang berguna untuk instrumen keuangan iklim yang ada, terutama di negara-negara dengan utang berkelanjutan tetapi ruang fiskal terbatas," kata juru bicara itu. "Kami mendukung untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertukaran ini berkembang dan mencapai skala yang lebih besar."

Pejabat Bank Dunia skeptis, lebih memilih untuk fokus pada perubahan kebijakan terkait iklim daripada membutuhkan pengeluaran tambahan dari negara-negara yang sudah banyak berhutang, kata sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Pejabat IMF juga mengajukan pertanyaan secara internal tentang dampak instrumen yang ditargetkan tersebut, mencatat beberapa negara donor mungkin lebih memilih hibah karena kesederhanaan yang lebih besar, kata sumber.

Kevin Gallagher, yang memimpin Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Universitas Boston, mengatakan, kecewa karena rencana yang diajukan Georgieva cuma beringsut tipis.

Lembaga yang dipimpin Gallagher dan dua institusi serupa, pada Juni lalu meminta negara-negara G20 untuk meluncurkan fasilitas global baru untuk menjamin obligasi baru yang dapat ditukar oleh kreditur swasta untuk utang lama dengan haircut. Skema ini merujuk ke sebuah model yang disebut obligasi Brady, yang populer di antara negara-negara Amerika Latin pada dekade 1980-an.

"IMF perlu meningkatkan rasa urgensinya," kata Gallagher kepada Reuters. Ia menggarisbawahi pertemuan masalah yang dihadapi negara-negara yang berutang besar dan berisiko terhadap peristiwa cuaca terkait perubahan iklim.

Baca Juga: IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara di kawasan asia

John Morton, penasihat utama Departemen Keuangan AS untuk isu-isu iklim, mengatakan adalah cerdas untuk memaksimalkan manfaat iklim dalam program pengampunan utang apa pun. Namun AS tidak dalam posisi yang sesuai untuk membahas ide itu, mengingat negara tersebut tidak memegang utang banyak negara berkembang. 

"Agar pertukaran utang-untuk-alam ini menjadi bermakna, mereka perlu dilakukan pada skala yang signifikan, dan sulit melihat ada jalan yang mudah untuk itu," kata Morton kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Salah satu sumber yang akrab dengan diskusi tersebut mengatakan bahwa pertukaran utang-untuk-alam hanya berjumlah $1 miliar sejak tahun 1980-an. Salah satu penyebabnya, mekanisme pertukaran yang rumit untuk dilaksanakan.

"Jenis hal ini tidak bekerja secara sistemik," kata sumber itu, mencatat kemajuan lambat yang telah dibuat Chad, Zambia dan Ethiopia di bawah Kerangka Kerja Umum G20 untuk Pengelolaan Utang.

Selanjutnya: Debut Udermy di Nasdaq Mengecewakan, Ditransaksikan di Bawah Harga IPO

 

Bagikan

Berita Terbaru

Cicilan Masih Seret Saat Belanja Mulai Gerak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:20 WIB

Cicilan Masih Seret Saat Belanja Mulai Gerak

​Daya beli mulai pulih, tapi dompet rumah tangga belum lega. NPL kredit justru naik dengan kartu kredit jadi alarm paling keras tekanan arus kas.

Berharap Insentif Pemerintah Mendorong Laju Kredit UMKM
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:10 WIB

Berharap Insentif Pemerintah Mendorong Laju Kredit UMKM

Di tengah tekanan kredit UMKM, insentif pemerintah diharapkan menjadi penopang pemulihan pembiayaan usaha wong cilik

Rial Terpuruk
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:10 WIB

Rial Terpuruk

Bagi Indonesia, krisis Iran menjadi pengingat penting akan rapuhnya stabilitas mata uang ketika kepercayaan publik dan pelaku pasar tergerus.

Kinerja Emiten BUMN Karya Dibayangi Beban Utang dan Katalis Merger
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:03 WIB

Kinerja Emiten BUMN Karya Dibayangi Beban Utang dan Katalis Merger

Kinerja emiten BUMN Karya masih tertahan oleh rencana merger dan restrukturisasi, tapi, ada ruang pemulihan di tahun 2026

Reli Properti 2026: Sentimen Vs Fundamental
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:02 WIB

Reli Properti 2026: Sentimen Vs Fundamental

Saham properti menguat signifikan awal 2026, dipicu insentif PPN DTP dan valuasi murah. Analis: Reli masih sentiment driven.

Pemilik SIDO Pertimbangkan Divestasi Sebagian Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:00 WIB

Pemilik SIDO Pertimbangkan Divestasi Sebagian Saham

Keluarga Hidayat, yang menguasai sekitar 78% saham SIDO, terbuka untuk menggandeng investor strategis guna membawa bisnis ke level lebih tinggi

Menkeu Purbaya Bakal Kocok Ulang Pegawai Pajak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 06:00 WIB

Menkeu Purbaya Bakal Kocok Ulang Pegawai Pajak

Evaluasi menyeluruh Ditjen Pajak akan dilakukan untuk memetakan tingkat keterlibatan pegawai dalam pelanggaran

PGEO Masih Ekspansif, Bakal Membangun PLTP Lumut Balai Unit 3
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:58 WIB

PGEO Masih Ekspansif, Bakal Membangun PLTP Lumut Balai Unit 3

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) akan mengembangkan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTP) baru pada 2026.

MAPI dan MAPA Berharap dari Pemulihan Daya Beli
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:56 WIB

MAPI dan MAPA Berharap dari Pemulihan Daya Beli

MAPI dan MAPA telah meningkatkan efisiensi operasional, serta memiliki kinerja bisnis internasional yang mendekati titik profitabilitas

Pelemahan Rupiah Menghantui Prospek Kinerja Emiten
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:54 WIB

Pelemahan Rupiah Menghantui Prospek Kinerja Emiten

Kinerja emiten tertentu bakal terganggu jika kurs dolar di atas Rp 17.000 per dolar AS, sehingga mesti menyiapkan mitigasi 

INDEKS BERITA

Terpopuler