Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 17:46 WIB
Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau
[ILUSTRASI. Logo IMF terpajang di kantor utamanya di Washington DC, Amerika Serikat, 20 April 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - ROMA. Dana Moneter Internasional (IMF) memfokuskan gagasan pertukaran utang-untuk-iklim ke negara-negara yang terbebas dari masalah utang. IMF juga membatalkan rencana untuk merilis proposal bersama dengan Bank Dunia sebelum konferensi iklim PBB yang dijadwalkan minggu depan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pimpinan IMF Kristalina Georgieva, pada April lalu, menyatakan “pertukaran utang hijau” dapat mengakselerasi negara-negara berkembang mengambil tindakan pencegahan terhadap perubahan iklim. IMF berjanji untuk bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menggulirkan opsi itu pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow.

Pernyataan Georgieva menuai dukungan dari kelompok masyarakat sipil yang menginginkan adanya solusi untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus meningkatnya beban utang yang dihadapi banyak negara berpenghasilan rendah. Nilai utang kelompok negara itu melonjak hingga rekor tertinggi, yaitu US$ 860 miliar pada tahun 2020.

Namun gagasan itu juga memunculkan keraguan tentang dampak potensial dan utilitas dari swap tersebut. Sejumlah masalah muncul terlihat dalam fasilitas pertukaran utang yang telah diluncurkan, seperti skala yang kecil dan bunga yang terbatas. Apalagi skema restrukturisasi utang yang lebih luas dan lebih langsung yang diluncurkan oleh G20 juga bergerak lamban. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Stabilitas sistem keuangan di kuartal III-2021 dalam kondisi normal

Georgieva sempat menggelar pertemuan untuk membahas pertukaran utang,  dengan pejabat dari PBB, Bank Dunia dan para ahli eksternal pada bulan Juli. Namun, tak banyak kemajuan yang dicapai usulan tersebut, demikian penuturan sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Ditanya apakah IMF akan mengungkap rencana yang konkret minggu depan, seorang juru bicara mengatakan lembaga itu terus “menjelajahi ide-ide” dan mengharapkan diskusi berlanjut untuk beberapa waktu.

"Pertukaran utang-iklim bisa menjadi pelengkap yang berguna untuk instrumen keuangan iklim yang ada, terutama di negara-negara dengan utang berkelanjutan tetapi ruang fiskal terbatas," kata juru bicara itu. "Kami mendukung untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertukaran ini berkembang dan mencapai skala yang lebih besar."

Pejabat Bank Dunia skeptis, lebih memilih untuk fokus pada perubahan kebijakan terkait iklim daripada membutuhkan pengeluaran tambahan dari negara-negara yang sudah banyak berhutang, kata sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Pejabat IMF juga mengajukan pertanyaan secara internal tentang dampak instrumen yang ditargetkan tersebut, mencatat beberapa negara donor mungkin lebih memilih hibah karena kesederhanaan yang lebih besar, kata sumber.

Kevin Gallagher, yang memimpin Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Universitas Boston, mengatakan, kecewa karena rencana yang diajukan Georgieva cuma beringsut tipis.

Lembaga yang dipimpin Gallagher dan dua institusi serupa, pada Juni lalu meminta negara-negara G20 untuk meluncurkan fasilitas global baru untuk menjamin obligasi baru yang dapat ditukar oleh kreditur swasta untuk utang lama dengan haircut. Skema ini merujuk ke sebuah model yang disebut obligasi Brady, yang populer di antara negara-negara Amerika Latin pada dekade 1980-an.

"IMF perlu meningkatkan rasa urgensinya," kata Gallagher kepada Reuters. Ia menggarisbawahi pertemuan masalah yang dihadapi negara-negara yang berutang besar dan berisiko terhadap peristiwa cuaca terkait perubahan iklim.

Baca Juga: IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara di kawasan asia

John Morton, penasihat utama Departemen Keuangan AS untuk isu-isu iklim, mengatakan adalah cerdas untuk memaksimalkan manfaat iklim dalam program pengampunan utang apa pun. Namun AS tidak dalam posisi yang sesuai untuk membahas ide itu, mengingat negara tersebut tidak memegang utang banyak negara berkembang. 

"Agar pertukaran utang-untuk-alam ini menjadi bermakna, mereka perlu dilakukan pada skala yang signifikan, dan sulit melihat ada jalan yang mudah untuk itu," kata Morton kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Salah satu sumber yang akrab dengan diskusi tersebut mengatakan bahwa pertukaran utang-untuk-alam hanya berjumlah $1 miliar sejak tahun 1980-an. Salah satu penyebabnya, mekanisme pertukaran yang rumit untuk dilaksanakan.

"Jenis hal ini tidak bekerja secara sistemik," kata sumber itu, mencatat kemajuan lambat yang telah dibuat Chad, Zambia dan Ethiopia di bawah Kerangka Kerja Umum G20 untuk Pengelolaan Utang.

Selanjutnya: Debut Udermy di Nasdaq Mengecewakan, Ditransaksikan di Bawah Harga IPO

 

Bagikan

Berita Terbaru

Turun 1,37% Pekan Ini, IHSG Punya Peluang Rebound Terbatas Esok (26/1)
| Minggu, 25 Januari 2026 | 19:12 WIB

Turun 1,37% Pekan Ini, IHSG Punya Peluang Rebound Terbatas Esok (26/1)

IHSG melemah 1,37% sepekan. Namun, sejumlah saham pilihan diprediksi berpotensi cuan di tengah tekanan. Cek rekomendasi terbaru!

Wangi Cuan dari Usaha Belah Durian
| Minggu, 25 Januari 2026 | 07:10 WIB

Wangi Cuan dari Usaha Belah Durian

Menikmati durian tak perlu menunggu musim durian. Kini ada banyak warung menanti pelanggan untuk membelah durian.

 
Bos Privy, Sukses Berkat Kejelian Membaca Pasar
| Minggu, 25 Januari 2026 | 06:38 WIB

Bos Privy, Sukses Berkat Kejelian Membaca Pasar

Pada 2014, belum ada perusahaan di Indonesia yang memiliki izin resmi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik meski regulsinya tersedia.

Bank Permata Pangkas Pemakaian Air di Kantor
| Minggu, 25 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bank Permata Pangkas Pemakaian Air di Kantor

Untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, Bank Permata mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam operasional

Ambisi Bangun Ekosistem Terintegrasi Logam Tanah Jarang
| Minggu, 25 Januari 2026 | 06:00 WIB

Ambisi Bangun Ekosistem Terintegrasi Logam Tanah Jarang

Pemerintahan Prabowo Subianto berambisi mempercepat hilirisasi logam tanah jarang. Tapi, masih banyak PR yang harus pemerintah selesaikan dulu.

SGRO Usai Akuisisi: Produksi CPO Naik dan Fokus Baru di Energi Hijau
| Minggu, 25 Januari 2026 | 06:00 WIB

SGRO Usai Akuisisi: Produksi CPO Naik dan Fokus Baru di Energi Hijau

Menelisik strategi dan target bisnis PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) pasca memiliki pengendali baru 

Transformasi SGRO, Akuisisi Posco Ubah Total Arah Bisnis Mantan Emiten Sampoerna Ini
| Minggu, 25 Januari 2026 | 05:56 WIB

Transformasi SGRO, Akuisisi Posco Ubah Total Arah Bisnis Mantan Emiten Sampoerna Ini

Prime Agri kini juga punya fokus bisnis baru di bawah kendali AGPA, yaitu produksi bisnis hulu untuk kebutuhan energi hijau.

Pembiayaan Tumbuh Tipis, Laba Multifinance Terkikis
| Minggu, 25 Januari 2026 | 05:55 WIB

Pembiayaan Tumbuh Tipis, Laba Multifinance Terkikis

Seretnya penyaluran pembiayaan turut menekan profitabilitas multifinance sebesar 1,09% secara tahunan menjadi Rp 506,82 triliun di November 2025

Menguji Sanksi
| Minggu, 25 Januari 2026 | 05:25 WIB

Menguji Sanksi

Sebanyak 28 perusahaan yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ancaman PHK Massal Hantui Industri Daging Imbas Kuota Menciut
| Minggu, 25 Januari 2026 | 05:10 WIB

Ancaman PHK Massal Hantui Industri Daging Imbas Kuota Menciut

Pemerintah pangkas kuota impor daging. Yang ketar-ketir tak hanya importir, tapi juga pedagang, industri pengolahan, pekerja dan konsumen.

 
INDEKS BERITA

Terpopuler