Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 17:46 WIB
Jelang COP 26, IMF Maju-Mundur dalam Membahas Skema Pertukaran Utang Hijau
[ILUSTRASI. Logo IMF terpajang di kantor utamanya di Washington DC, Amerika Serikat, 20 April 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - ROMA. Dana Moneter Internasional (IMF) memfokuskan gagasan pertukaran utang-untuk-iklim ke negara-negara yang terbebas dari masalah utang. IMF juga membatalkan rencana untuk merilis proposal bersama dengan Bank Dunia sebelum konferensi iklim PBB yang dijadwalkan minggu depan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pimpinan IMF Kristalina Georgieva, pada April lalu, menyatakan “pertukaran utang hijau” dapat mengakselerasi negara-negara berkembang mengambil tindakan pencegahan terhadap perubahan iklim. IMF berjanji untuk bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menggulirkan opsi itu pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow.

Pernyataan Georgieva menuai dukungan dari kelompok masyarakat sipil yang menginginkan adanya solusi untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus meningkatnya beban utang yang dihadapi banyak negara berpenghasilan rendah. Nilai utang kelompok negara itu melonjak hingga rekor tertinggi, yaitu US$ 860 miliar pada tahun 2020.

Namun gagasan itu juga memunculkan keraguan tentang dampak potensial dan utilitas dari swap tersebut. Sejumlah masalah muncul terlihat dalam fasilitas pertukaran utang yang telah diluncurkan, seperti skala yang kecil dan bunga yang terbatas. Apalagi skema restrukturisasi utang yang lebih luas dan lebih langsung yang diluncurkan oleh G20 juga bergerak lamban. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Stabilitas sistem keuangan di kuartal III-2021 dalam kondisi normal

Georgieva sempat menggelar pertemuan untuk membahas pertukaran utang,  dengan pejabat dari PBB, Bank Dunia dan para ahli eksternal pada bulan Juli. Namun, tak banyak kemajuan yang dicapai usulan tersebut, demikian penuturan sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Ditanya apakah IMF akan mengungkap rencana yang konkret minggu depan, seorang juru bicara mengatakan lembaga itu terus “menjelajahi ide-ide” dan mengharapkan diskusi berlanjut untuk beberapa waktu.

"Pertukaran utang-iklim bisa menjadi pelengkap yang berguna untuk instrumen keuangan iklim yang ada, terutama di negara-negara dengan utang berkelanjutan tetapi ruang fiskal terbatas," kata juru bicara itu. "Kami mendukung untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertukaran ini berkembang dan mencapai skala yang lebih besar."

Pejabat Bank Dunia skeptis, lebih memilih untuk fokus pada perubahan kebijakan terkait iklim daripada membutuhkan pengeluaran tambahan dari negara-negara yang sudah banyak berhutang, kata sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Pejabat IMF juga mengajukan pertanyaan secara internal tentang dampak instrumen yang ditargetkan tersebut, mencatat beberapa negara donor mungkin lebih memilih hibah karena kesederhanaan yang lebih besar, kata sumber.

Kevin Gallagher, yang memimpin Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Universitas Boston, mengatakan, kecewa karena rencana yang diajukan Georgieva cuma beringsut tipis.

Lembaga yang dipimpin Gallagher dan dua institusi serupa, pada Juni lalu meminta negara-negara G20 untuk meluncurkan fasilitas global baru untuk menjamin obligasi baru yang dapat ditukar oleh kreditur swasta untuk utang lama dengan haircut. Skema ini merujuk ke sebuah model yang disebut obligasi Brady, yang populer di antara negara-negara Amerika Latin pada dekade 1980-an.

"IMF perlu meningkatkan rasa urgensinya," kata Gallagher kepada Reuters. Ia menggarisbawahi pertemuan masalah yang dihadapi negara-negara yang berutang besar dan berisiko terhadap peristiwa cuaca terkait perubahan iklim.

Baca Juga: IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara di kawasan asia

John Morton, penasihat utama Departemen Keuangan AS untuk isu-isu iklim, mengatakan adalah cerdas untuk memaksimalkan manfaat iklim dalam program pengampunan utang apa pun. Namun AS tidak dalam posisi yang sesuai untuk membahas ide itu, mengingat negara tersebut tidak memegang utang banyak negara berkembang. 

"Agar pertukaran utang-untuk-alam ini menjadi bermakna, mereka perlu dilakukan pada skala yang signifikan, dan sulit melihat ada jalan yang mudah untuk itu," kata Morton kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Salah satu sumber yang akrab dengan diskusi tersebut mengatakan bahwa pertukaran utang-untuk-alam hanya berjumlah $1 miliar sejak tahun 1980-an. Salah satu penyebabnya, mekanisme pertukaran yang rumit untuk dilaksanakan.

"Jenis hal ini tidak bekerja secara sistemik," kata sumber itu, mencatat kemajuan lambat yang telah dibuat Chad, Zambia dan Ethiopia di bawah Kerangka Kerja Umum G20 untuk Pengelolaan Utang.

Selanjutnya: Debut Udermy di Nasdaq Mengecewakan, Ditransaksikan di Bawah Harga IPO

 

Bagikan

Berita Terbaru

Perdagangan Australia–Indonesia Masuki Fase Baru, Melejit Tiga Kali Lipat!
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:35 WIB

Perdagangan Australia–Indonesia Masuki Fase Baru, Melejit Tiga Kali Lipat!

Hubungan ekonomi Indonesia-Australia makin erat, didorong IA-CEPA. Perdagangan naik 3 kali lipat, investasi Australia ke RI melonjak 30%.

Nasib Gamang Proyek PSEL di Tangerang Selatan Antara Lanjut atau Harus Lelang Ulang
| Jumat, 21 November 2025 | 18:25 WIB

Nasib Gamang Proyek PSEL di Tangerang Selatan Antara Lanjut atau Harus Lelang Ulang

Nasib proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tangerang Selatan hingga kini belum jelas.

Peluang Bisnis Benih Sawit, Binasawit Makmur Jaga Kualitas & Distribusi
| Jumat, 21 November 2025 | 08:52 WIB

Peluang Bisnis Benih Sawit, Binasawit Makmur Jaga Kualitas & Distribusi

Anak usaha SGRO, BSM, menargetkan pasar benih sawit dengan DxP Sriwijaya. Antisipasi kenaikan permintaan, jaga kualitas & pasokan. 

Benahi Kinerja Keuangan, Timah (TINS) Genjot Produksi dan Penjualan
| Jumat, 21 November 2025 | 08:35 WIB

Benahi Kinerja Keuangan, Timah (TINS) Genjot Produksi dan Penjualan

PT Timah Tbk (TINS) optimistis dapat memperbaiki kinerja operasional dan keuangannya sampai akhir 2025. 

Berakhirnya Kisah Keluarga Sampoerna di Lantai Bursa
| Jumat, 21 November 2025 | 08:30 WIB

Berakhirnya Kisah Keluarga Sampoerna di Lantai Bursa

Langkah Grup Sampoerna melepas PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), meninggalkan catatan sejarah dalam dunia pasar modal di dalam negeri. ​

Outflow Masih Jadi Penyebab Defisit NPI
| Jumat, 21 November 2025 | 08:29 WIB

Outflow Masih Jadi Penyebab Defisit NPI

NPI kuartal III-2025 mengalami defisit US$ 6,4 miliar, sedikit di bawah kuartal sebelumnya yang defisit sebesar US$ 6,7 miliar

Timbang-Timbang Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan
| Jumat, 21 November 2025 | 08:23 WIB

Timbang-Timbang Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan

Kemkeu telah menerima surat dari Menteri PANRB terkait pertimbangan kenaikan gaji ASN di 2026       

Tambah Penempatan Dana SAL Rp 76 T Dorong Transmisi Kredit
| Jumat, 21 November 2025 | 08:09 WIB

Tambah Penempatan Dana SAL Rp 76 T Dorong Transmisi Kredit

Tambahan penempatan dana ini lanjutan dari penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun akhir Oktober lalu​

Waspada IHSG Jumat (21/11) Bisa Berbalik Arah
| Jumat, 21 November 2025 | 07:56 WIB

Waspada IHSG Jumat (21/11) Bisa Berbalik Arah

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di akhir pekan ini rawan koreksi dengan support 8.399 dan resistance 8.442. 

Shortfall Pajak Tahun Ini, Bisa Sentuh Rp 300 Triliun
| Jumat, 21 November 2025 | 07:54 WIB

Shortfall Pajak Tahun Ini, Bisa Sentuh Rp 300 Triliun

Dalam dua bulan, pemerintah harus mengumpulkan penerimaan pajak Rp 730,27 triliun lagi untuk mencapai target dalam APBN

INDEKS BERITA