ILUSTRASI. INFOGRAFIK: perkembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) di sejumlah negara. Data: Anastasia Lilin/Grafik: Afrindo Mukti.
Reporter: Anastasia Lilin Y | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan pesat stablecoin dan cryptocurrency lain, mendorong bank-bank sentral global merumuskan central bank digital currency (CBDC). Sembilan bank sentral telah menerapkan CBDC dan puluhan yang lain dalam tahap riset hingga pilot project. Terbaru, sejak Hari Kamis (20/1) Federal Reserve Amerika Serikat (AS) mulai menjaring masukan publik mengenai plus dan minus CBDC dollar digital.
Dewan Federal Reserve (Fed) merilis sebuah makalah diskusi yang meneliti pro dan kontra dari mata uang digital Bank Sentral AS yang potensial. Undangan masukan publik itu merupakan langkah pertama dalam diskusi mengenai bagaimana CBDC dapat meningkatkan sistem pembayaran domestik yang aman dan efektif.
"Kami berharap dapat terlibat dengan publik, perwakilan terpilih dan berbagai pemangku kepentingan saat kami memeriksa sisi positif dan negatif dari mata uang digital bank sentral di Amerika Serikat," kata Ketua Federal Reserve Jerome H. Powell. Pernyataan Powell dikutip dari situs resmi The Fed, Kamis (20/1).
Baca Juga: Tunjuk Wakil dari Perusahaan Negara di Dewan Direksinya, Saham Evergrande Terangkat
Makalah Fed merangkum keadaan sistem pembayaran domestik saat ini serta membahas berbagai jenis metode pembayaran digital dan aset yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk di antaranya yakni stablecoin dan cryptocurrency lain. Makalah diakhiri dengan memeriksa potensi manfaat dan risiko CBDC serta mengidentifikasi pertimbangan kebijakan tertentu.
Federal Reserve menyatakan konsumen dan bisnis sebenarnya telah lama menyimpan dan menransfer uang dalam bentuk digital melalui rekening bank, transaksi online atau aplikasi pembayaran. Hanya saja bentuk uang yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah kewajiban badan swasta seperti bank komersial. Sementara CBDC akan menjadi kewajiban bank sentral.
CBDC bisa memberikan opsi pembayaran digital yang aman untuk rumah tangga dan bisnis karena sistem pembayaran terus berkembang serta dapat menghasilkan opsi pembayaran yang lebih cepat antar negara. Namun di sisi lain, The Fed juga harus memastikan bahwa CBDC akan menjaga stabilitas moneter dan keuangan serta melengkapi alat pembayaran yang ada.
Baca Juga: Ekspansi Grup Sinarmas Lewat FREN: Akuisisi DANA dan Bermitra Dengan Alibaba
Pertimbangan kebijakan utama lain termasuk bagaimana menjaga privasi warga negara dan mempertahankan kemampuan untuk memerangi keuangan gelap. Makalah Federal Reserve membahas faktor-faktor itu dan lainnya secara lebih rinci.
Untuk sepenuhnya mengevaluasi potensi CBDC, Dewan Federal Reserve mengundang pendapat publik dengan cara mengisi lebih dari 20 pertanyaan yang disediakan di situs resmi Fed. Bank Sentral AS memberikan batas waktu pemberian masukan selama 120 hari.
Menurut catatan Atlantic Council, hingga kini Amerika Serikat dikategorikan dalam tahap riset. Atlantic Council yang merupakan think tank atau wadah pemikir bermarkas di Washington, melacak 91 bank sentral global terkait dengan perkembangan CBDC atau mata uang bank sentral.
Dari hasil pelacakan, paling banyak atau 41 bank sentral berada di tahap riset. Sejumlah negara dalam kategori ini selain AS seperti Indonesia, Uni Eropa, Inggris, India, Taiwan, Filipina dan Iran.
Untuk Indonesia, Bank Indonesia (BI) memang belum secara resmi menyampaikan target implementasi CBDC atau rupiah digital. BI mengaku tak ingin terburu-buru.
Namun Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pernah mengatakan, konsep rupiah digital sedang digodok dan akan diusung dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada Bulan Oktober 2022. BI masih harus membahas mengenai infrastruktur interkoneksi dan pilihan teknologi yakni dengan opsi blockchain atau stablecoin.
Baca Juga: Murah, Tapi Tak Ada
Sementara 16 bank sentral telah berada satu tingkat di atas tahap riset yakni tahap pengembangan. Sejumlah bank sentral negara besar dalam kategori ini seperti Rusia, Kanada, Australia, Jepang dan Brasil.
Adapun negara ekonomi terkuat kedua di dunia yaitu China, berada dalam tahap pilot project atau percontohan. Dalam tahap yang sama, terdapat bank-bank sentral seperti dari Hong Kong, Korea Selatan, Arab Saudi dan Singapura.
Berdasarkan pemberitaan Reuters pada Bulan November tahun lalu, People's Bank of China (PBOC) sedang menguji e-CNY atau yuan digital di kota-kota besar termasuk Shenzhen, Beijing dan Shanghai. Hingga saat itu, PBOC belum menetapkan jadwal peluncuran resmi yuan digital.
Baca Juga: Kementerian PUPR akan Melonggarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi
Menurut catatan Bank Sentral China, sekitar 140 juta orang telah membuka dompet digital yuan hingga Oktober 2021. Total transaksi melalui e-CNY sekitar 62 miliar yuan atau US$ 9,7 miliar. Sebanyak 1,55 juta pedagang dapat menerima pembayaran menggunakan dompet e-CNY yang juga melayani utilitas, layanan katering, transportasi, ritel dan layanan pemerintah.
Kembali mengacu pada hasil pelacakan Atlantic Council, sejauh ini sembilan bank sentral telah mengimplementasikan CBDC. Mereka meliputi tujuh negara di Kepulauan Karibia, Bahama dan Nigeria.
Adapun dua negara yakni Ekuador dan Senegal justru membatalkan penggunaan mata uang digital bank sentral. Lalu sebanyak tujuh bank sentral di antaranya di Korea Utara, Mesir dan Denmark, terlacak tidak aktif mengembangkan CBDC.
Meskipun banyak yang menyadari perkembangan menuju mata uang digital adalah tuntutan zaman, sebenarnya tak sedikit yang masih khawatir dengan keberadaan CBDC. Reuters memberitakan, Anggota Parlemen Inggris menilai penggunaan pound digital oleh konsumen ritel dapat membahayakan stabilitas keuangan, meningkatkan biaya kredit dan mengikis privasi.
Baca Juga: Awasi 8 Koperasi Gagal Bayar, Menkop UKM Teten Masduki: Kami Tidak Segan Bubarkan
Laporan komite di House of Lords yang merupakan majelis tinggi Parlemen Inggris yang tidak dipilih, mencatat bahwa e-pound yang digunakan oleh rumah tangga dan bisnis untuk pembayaran sehari-hari dapat membuat orang memindahkan uang tunai dari rekening bank komersial ke dompet digital. Perpindahan itu bisa memicu ketidakstabilan keuangan pada saat terjadi tekanan ekonomi dan meningkatkan biaya pinjaman karena sumber utama pendanaan pemberi pinjaman akan mengering.
Dengan mengizinkan Bank of England (BOE) untuk memantau pengeluaran, pound digital juga dapat membahayakan privasi. "Kami sangat prihatin dengan sejumlah risiko yang ditimbulkan oleh pengenalan CBDC (central bank digital currency)," kata Ketua Economic Affairs Committee Michael Forsyth kepada Reuters, Kamis (13/1).
Baca Juga: BI: Transaksi E-commerce Bisa Lebih Dari Rp 530 Triliun
Pada Bulan November tahun lalu, Bank Sentral Inggris dan Kementerian Keuangan Inggris mengatakan akan mengadakan konsultasi tentang CBDC pada tahun 2022. Menurut rencana, pound digital akan diperkenalkan paling cepat setelah tahun 2025.
Namun laporan Economic Affairs Committee juga menyebutkan bahwa penggunaan CBDC wholesale untuk menransfer sejumlah besar uang, dapat membuat perdagangan dan penyelesaian sekuritas lebih efisien. BOE dan Kementerian Keuangan Inggris harus berkonsultasi tentang keuntungan atas perluasan sistem pembayaran yang ada.
Economic Affairs Committee menilai Parlemen Inggris mesti memiliki keputusan akhir atas rencana peluncuran e-pound. Komite juga menyerukan anggota parlemen harus memilih tentang bagaimana mata uang tersebut akan diatur.
