Tahun 2008, Jiwasraya Sempat Meminta Suntikan Modal Rp 6 Triliun

Selasa, 29 Januari 2019 | 15:09 WIB
Tahun 2008, Jiwasraya Sempat Meminta Suntikan Modal Rp 6 Triliun
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Muhammad Said Didu buka suara soal kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) saat ini yang didera kasus gagal bayar saving plan. Kepada KONTAN, eks Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 itu menyatakan bahwa tahun 2007-2008, Jiwasraya pernah mengajukan permohonan penambahan modal dari pemerintah senilai Rp 6 triliun.

Menurut Said, pada periode 2007-2008 Jiwasraya mengalami masalah keuangan pelik, sebagai imbas dari krisis ekonomi tahun 1998. Alhasil, pada periode 2007-2008 Jiwasraya menanggung defisit neraca keuangan hingga Rp 6 triliun.

"Saat itu sempat dibahas diinternal, dan direkomendasikan mendapatkan suntikkan modal dari pemerintah," ujar Said Didu kepada KONTAN, Selasa (29/1).

Namun saat usulan tesebut dibahas ditingat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, muncul suara-suara agar Jiwasraya menempuh cara lain, tidak dengan menerima tambahan penanaman modal negara (PMN). Pemberian PMN kepada Jiwasraya ditakutkan bisa menimbulkan risiko lebih besar. Akhirnya, pemerintah tidak pernah menyuntikkan bantuan permodalan bagi Jiwasraya.

"Lalu entah bagaimana caranya, akhirnya kinerja Jiwasraya sempat membaik di tahun 2010, tanpa adanya bantuan permodalan dari pemerintah," tutur Said. Mengenai proses membaiknya kinerja Jiwasraya, Said Didu menyatakan tidak tahu persis bagaimana hal itu bisa terjadi.

Namun yang jelas, lanjut Said Didu, di bawah kepemimpinan Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama Jiwasraya tahun 2008 menggantikan Herris Simanjuntak, Jiwasraya bisa diselamatkan. Tahun 2008, kondisi Jiwasraya memang diujung tanduk. Pada tahun itu, Jiwasraya kekurangan cadangan premi senilai Rp 5,73 triliun. Jumlah dana sebesar inilah yang kemudian diajukan Jiwasraya kepada pemerintah untuk memberikan bantuan suntikan modal.

Restrukturisasi Jiwasraya berlangsung diera kepemimpinan sejumlah Menteri BUMN. Diantaranya Sofyan Djalil, yang menjabat Menteri BUMN periode Mei 2007-Oktober 2009 menggantikan Soegiharto. Pasca Sofyan Djalil, tampuk pimpinan kementerian BUMN dipimpin oleh Mustafa Abubakar yang menjabat hingga Oktober 2011. Selanjutnya Dahlan Iskan menesruskan estafet kepemimpinan kementerian BUMN dari Mustafa Abubakar, hingga Oktober 2014. Dan sejak Oktober 2014 hingga kini, Jiwasraya dalam pengawasan kementerian BUMN di bawah komando Rini Soemarno.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?
| Jumat, 12 Desember 2025 | 10:59 WIB

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Bila terjadi kekosongan anggota direksi sehingga jumlahnya kurang dari dua orang, RUPS wajib diselenggarakan paling lambat 90 hari kalender

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:16 WIB

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal

Berbeda dengan Patriot Bond jilid I yang kelebihan permintaan (oversubscribe), Patriot Bond II punya cerita berbeda.

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:04 WIB

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%

Sido Muncul agresif perluas distribusi hingga 100 ribu gerai modern dan luncurkan produk baru. Kinerja ekspor juga meningkat 23% YoY. 

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:50 WIB

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan

IKAI memasuki periode pemeliharaan besar (major maintenance). Artinya mesin-mesin diperbaiki, diservis untuk memastikan tetap berjalan lancar

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:45 WIB

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin

Pendanaan ke sektor e-commerce tidak sebesar dulu, sehingga beberapa platform melakukan penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan operasional.

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:29 WIB

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana

Kebijakan ini mengacu pada POJK 19/2022 tentang perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah terdampak bencana. 

Usulan Status Ojol  Menjadi Pelaku Usaha Mikro
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:25 WIB

Usulan Status Ojol Menjadi Pelaku Usaha Mikro

Akan menyampaikan usulan itu dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol yang bakal dilanjutkan tahun depan.

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur

Perbanas dorong akselerasi kredit manufaktur untuk genjot pertumbuhan ekonomi 2026                  

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor

Federal Reserve mengisyaratkan hanya akan melakukan satu kali pemangkasan suku bunga tambahan pada 2026.

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:05 WIB

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal

Industri nasional siap untuk menangkap peluang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kapal bagi kementerian, lembaga, BUMN maupun pihak swasta.​

INDEKS BERITA

Terpopuler