Tahun 2008, Jiwasraya Sempat Meminta Suntikan Modal Rp 6 Triliun

Selasa, 29 Januari 2019 | 15:09 WIB
Tahun 2008, Jiwasraya Sempat Meminta Suntikan Modal Rp 6 Triliun
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Muhammad Said Didu buka suara soal kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) saat ini yang didera kasus gagal bayar saving plan. Kepada KONTAN, eks Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 itu menyatakan bahwa tahun 2007-2008, Jiwasraya pernah mengajukan permohonan penambahan modal dari pemerintah senilai Rp 6 triliun.

Menurut Said, pada periode 2007-2008 Jiwasraya mengalami masalah keuangan pelik, sebagai imbas dari krisis ekonomi tahun 1998. Alhasil, pada periode 2007-2008 Jiwasraya menanggung defisit neraca keuangan hingga Rp 6 triliun.

"Saat itu sempat dibahas diinternal, dan direkomendasikan mendapatkan suntikkan modal dari pemerintah," ujar Said Didu kepada KONTAN, Selasa (29/1).

Namun saat usulan tesebut dibahas ditingat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, muncul suara-suara agar Jiwasraya menempuh cara lain, tidak dengan menerima tambahan penanaman modal negara (PMN). Pemberian PMN kepada Jiwasraya ditakutkan bisa menimbulkan risiko lebih besar. Akhirnya, pemerintah tidak pernah menyuntikkan bantuan permodalan bagi Jiwasraya.

"Lalu entah bagaimana caranya, akhirnya kinerja Jiwasraya sempat membaik di tahun 2010, tanpa adanya bantuan permodalan dari pemerintah," tutur Said. Mengenai proses membaiknya kinerja Jiwasraya, Said Didu menyatakan tidak tahu persis bagaimana hal itu bisa terjadi.

Namun yang jelas, lanjut Said Didu, di bawah kepemimpinan Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama Jiwasraya tahun 2008 menggantikan Herris Simanjuntak, Jiwasraya bisa diselamatkan. Tahun 2008, kondisi Jiwasraya memang diujung tanduk. Pada tahun itu, Jiwasraya kekurangan cadangan premi senilai Rp 5,73 triliun. Jumlah dana sebesar inilah yang kemudian diajukan Jiwasraya kepada pemerintah untuk memberikan bantuan suntikan modal.

Restrukturisasi Jiwasraya berlangsung diera kepemimpinan sejumlah Menteri BUMN. Diantaranya Sofyan Djalil, yang menjabat Menteri BUMN periode Mei 2007-Oktober 2009 menggantikan Soegiharto. Pasca Sofyan Djalil, tampuk pimpinan kementerian BUMN dipimpin oleh Mustafa Abubakar yang menjabat hingga Oktober 2011. Selanjutnya Dahlan Iskan menesruskan estafet kepemimpinan kementerian BUMN dari Mustafa Abubakar, hingga Oktober 2014. Dan sejak Oktober 2014 hingga kini, Jiwasraya dalam pengawasan kementerian BUMN di bawah komando Rini Soemarno.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Multifinance Andalkan Segmen Multiguna Demi Menjaga Kinerja
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:45 WIB

Multifinance Andalkan Segmen Multiguna Demi Menjaga Kinerja

Lesunya penjualan kendaraan bermotor mendorong perusahaan pembiayaan mencari sumber pertumbuhan baru. 

IHSG Anjlok, Masih Adalah Peluang Cuan Tersembunyi Hari Ini (23/1)?
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Anjlok, Masih Adalah Peluang Cuan Tersembunyi Hari Ini (23/1)?

IHSG melemah 0,20% di tengah sentimen global. Simak sektor pilihan yang justru berpotensi cuan saat indeks terjun.

Davos 2026: Dunia sebagai Multiplex
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:31 WIB

Davos 2026: Dunia sebagai Multiplex

Dialog di Davos 2026 bukan jalan menuju harmoni global, melainkan mekanisme untuk bertahan di tengah great power politics yang semakin terbuka.

Sreeya Sewu Indonesia (SIPD) ingin Kinerja Terus Berkotek
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:20 WIB

Sreeya Sewu Indonesia (SIPD) ingin Kinerja Terus Berkotek

Pihaknya melihat industri perunggasan sebagai sektor yang bersifat populis dan memiliki daya tahan terhadap siklus ekonomi.

Kisruh Harga Daging Sapi Menuai Polemik Baru
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:10 WIB

Kisruh Harga Daging Sapi Menuai Polemik Baru

Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan kuota sapi hidup yang dapat mengganggu pasokan daging sapi di pasaran.

Pasang Mata Elang Agar Target Bisa Dipegang
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:10 WIB

Pasang Mata Elang Agar Target Bisa Dipegang

Ditjen Pajak bakal tambah ribuan pemeriksa hingga wajib pajak aktif untuk kejar target pajak        

SRTG Jual Lagi Kepemilikan di NRCA, Harga Saham dalam Tren Melemah
| Kamis, 22 Januari 2026 | 12:00 WIB

SRTG Jual Lagi Kepemilikan di NRCA, Harga Saham dalam Tren Melemah

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) kembali mengurangi kepemilikannya di emiten konstruksi PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA).

Sebelum Kabar Pencabutan Izin Martabe, Asing Sedang Akumulasi UNTR
| Kamis, 22 Januari 2026 | 10:36 WIB

Sebelum Kabar Pencabutan Izin Martabe, Asing Sedang Akumulasi UNTR

Manajemen Agincourt menegaskan menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

OJK: Sebanyak 72% Pedagang Aset Keuangan Digital Masih Rugi
| Kamis, 22 Januari 2026 | 10:30 WIB

OJK: Sebanyak 72% Pedagang Aset Keuangan Digital Masih Rugi

Mayoritas pedagang aset keuangan digital (PAKD) di Indonesia masih menghadapi tekanan kinerja di sepanjang 2025. 

Terungkap, Alasan Indokripto (COIN) Belum Pakai Dana Hasil IPO Rp 220,58 miliar
| Kamis, 22 Januari 2026 | 10:24 WIB

Terungkap, Alasan Indokripto (COIN) Belum Pakai Dana Hasil IPO Rp 220,58 miliar

Manajemen PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) memberikan klarifikasi terkait belum digunakannya dana dana hasil IPO.

INDEKS BERITA