Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut

Jumat, 17 Juni 2022 | 10:01 WIB
Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di White House, Washington, U.S., March 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis menandatangani undang-undang untuk meningkatkan pengawasan pengiriman laut, yang menurut anggota parlemen akan membantu mengekang inflasi dan mengurangi kemacetan dalam kegiatan ekspor impor.

Rancangan yang didukung kedua partai itu mendapat pengesahan dari dewan perwakilan dengan suara 369-42 awal pekan ini. Biden mengatakan dia telah "berjanji untuk menindak operator laut yang memberlakukan tarif tinggi yang merugikan keluarga Amerika."

Undang-undang baru meningkatkan otoritas investigasi dari Federal Maritime Commission (FMC), badan AS yang mengawasi pengiriman laut, dan meningkatkan transparansi praktik industri.

"Ini akan membantu untuk mulai menurunkan biaya pengiriman," kata Biden.

Baca Juga: Perbaiki Kondisi Keuangan, Barcelona Tawarkan Saham Bisnis Ritel dan 25% Hak Siar

Undang-undang tersebut akan memungkinkan FMC untuk meluncurkan penyelidikan atas praktik bisnis angkutan umum laut, sebuah istilah yang secara luas mengacu pada kapal kargo yang beroperasi di laut lepas.

Ini juga akan dapat menerapkan langkah-langkah penegakan dan mengharuskan kapal untuk melaporkan kepada FMC "total impor/ekspor tonase" setiap kuartal kalender. Undang-undang tersebut akan melarang operator laut dari peluang penurunan yang tidak wajar untuk ekspor AS di bawah aturan baru yang akan ditentukan oleh FMC.

Dewan Pengiriman Dunia mengatakan akan bekerja dengan FMC untuk mengimplementasikan RUU itu "dengan cara yang akan meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan kami."

Baca Juga: Regulator di Sejumlah Negara Bagian AS Selidiki Pembekuan Akun Nasabah di Celcius

Namun, ia menambahkan: "Pengangkut laut terus memindahkan rekor volume kargo dan telah banyak berinvestasi dalam kapasitas baru - Amerika perlu membuat komitmen yang sama dan berinvestasi dalam infrastruktur logistik daratnya."

Gedung Putih mengatakan undang-undang itu akan "membuat kemajuan mengurangi biaya untuk keluarga dan memastikan perlakuan yang adil untuk bisnis Amerika, termasuk petani dan peternak."

Kongres memiliki beberapa alat untuk memerangi inflasi, yang mencapai 8,6% dalam 12 bulan hingga Mei, menurut indeks harga konsumen AS. Di luar tagihan pengiriman, Demokrat juga mendorong langkah-langkah untuk menurunkan harga obat resep.

Impor di pelabuhan peti kemas ritel utama negara itu diperkirakan akan mencapai rekor volume pada Juni karena pengecer berusaha memenuhi permintaan konsumen dan melindungi diri dari gangguan di pelabuhan Pantai Barat, Federasi Ritel Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Ada Euforia di Saham Energi, Awas Harga Masih Rentan
| Selasa, 03 Maret 2026 | 22:25 WIB

Ada Euforia di Saham Energi, Awas Harga Masih Rentan

Perhatikan juga volume transaksi dan akumulasi-distribusi asing. Hindari masuk ketika harga sudah melonjak tinggi tanpa dukungan volume yang kuat.

Danantara dan INA Masuk ke Proyek TPIA, Bagaimana Imbas ke Sahamnya?
| Selasa, 03 Maret 2026 | 21:55 WIB

Danantara dan INA Masuk ke Proyek TPIA, Bagaimana Imbas ke Sahamnya?

Volatilitas harga energi saat ini masih tinggi dan dapat mempengaruhi kinerja saham TPIA dalam jangka pendek.

Gerakan Reformasi Pasar Modal dan Kondisi Geopolitik Menyurutkan Aksi IPO Tahun ini
| Selasa, 03 Maret 2026 | 19:59 WIB

Gerakan Reformasi Pasar Modal dan Kondisi Geopolitik Menyurutkan Aksi IPO Tahun ini

Kondisi pasar modal Indonesia di kuartal pertama tahun ini tidak menunjukkan semarak layaknya tahun lalu yang ramai hajatan IPO.

Perang Iran Vs AS-Israel Memanas! Saatnya Serok Saham SOCI, BULL, GTSI dan HUMI?
| Selasa, 03 Maret 2026 | 09:25 WIB

Perang Iran Vs AS-Israel Memanas! Saatnya Serok Saham SOCI, BULL, GTSI dan HUMI?

Premi risiko perang (war risk premium) untuk armada kapal yang nekat melintasi Teluk Persia dan Selat Hormuz terkerek naik hingga 50%.

Ada Lebaran dan Perang, Waspada Inflasi Tinggi
| Selasa, 03 Maret 2026 | 08:00 WIB

Ada Lebaran dan Perang, Waspada Inflasi Tinggi

Inflasi Februari 2026 melonjak 4,76%, tertinggi 3 tahun terakhir. Tarif listrik dan pangan jadi pemicu utama yang menguras dompet Anda. 

Proyek Gas Mako Resmi Masuk Tahap Investasi
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:30 WIB

Proyek Gas Mako Resmi Masuk Tahap Investasi

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, Proyek Lapangan Gas Mako memasuki fase utama pasca-FID

Tak Ada Rencana Pembatasan Ritel Modern
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:27 WIB

Tak Ada Rencana Pembatasan Ritel Modern

Kemendag memastikan tidak ada rencana pembatasan lanjutan untuk ritel modern setelah peluncuran Kopdes Merah Putih.

Pasokan Impor Bijih Nikel Bisa Tersendat
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:26 WIB

Pasokan Impor Bijih Nikel Bisa Tersendat

Kekurangan pasokan dipenuhi dari impor seperti dari Filipina. "Impor tahun lalu 15 juta ton, mungkin tahun ini bisa lebih dari itu," sebut Arif.

Potensi Tekanan Ganda dari Beban Energi
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:22 WIB

Potensi Tekanan Ganda dari Beban Energi

Penutupan Selat Hormuz bisa memanaskan harga minyak mentah di pasar global dan berdampak pada beban energi

Risiko Bisnis Pelayaran Meningkat
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:13 WIB

Risiko Bisnis Pelayaran Meningkat

Sejumlah perusahaan asuransi telah menarik perlindungan risiko perang (war risk insurance) untuk kapal yang melintas di kawasan tersebut.

INDEKS BERITA

Terpopuler