Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut

Jumat, 17 Juni 2022 | 10:01 WIB
Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di White House, Washington, U.S., March 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis menandatangani undang-undang untuk meningkatkan pengawasan pengiriman laut, yang menurut anggota parlemen akan membantu mengekang inflasi dan mengurangi kemacetan dalam kegiatan ekspor impor.

Rancangan yang didukung kedua partai itu mendapat pengesahan dari dewan perwakilan dengan suara 369-42 awal pekan ini. Biden mengatakan dia telah "berjanji untuk menindak operator laut yang memberlakukan tarif tinggi yang merugikan keluarga Amerika."

Undang-undang baru meningkatkan otoritas investigasi dari Federal Maritime Commission (FMC), badan AS yang mengawasi pengiriman laut, dan meningkatkan transparansi praktik industri.

"Ini akan membantu untuk mulai menurunkan biaya pengiriman," kata Biden.

Baca Juga: Perbaiki Kondisi Keuangan, Barcelona Tawarkan Saham Bisnis Ritel dan 25% Hak Siar

Undang-undang tersebut akan memungkinkan FMC untuk meluncurkan penyelidikan atas praktik bisnis angkutan umum laut, sebuah istilah yang secara luas mengacu pada kapal kargo yang beroperasi di laut lepas.

Ini juga akan dapat menerapkan langkah-langkah penegakan dan mengharuskan kapal untuk melaporkan kepada FMC "total impor/ekspor tonase" setiap kuartal kalender. Undang-undang tersebut akan melarang operator laut dari peluang penurunan yang tidak wajar untuk ekspor AS di bawah aturan baru yang akan ditentukan oleh FMC.

Dewan Pengiriman Dunia mengatakan akan bekerja dengan FMC untuk mengimplementasikan RUU itu "dengan cara yang akan meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan kami."

Baca Juga: Regulator di Sejumlah Negara Bagian AS Selidiki Pembekuan Akun Nasabah di Celcius

Namun, ia menambahkan: "Pengangkut laut terus memindahkan rekor volume kargo dan telah banyak berinvestasi dalam kapasitas baru - Amerika perlu membuat komitmen yang sama dan berinvestasi dalam infrastruktur logistik daratnya."

Gedung Putih mengatakan undang-undang itu akan "membuat kemajuan mengurangi biaya untuk keluarga dan memastikan perlakuan yang adil untuk bisnis Amerika, termasuk petani dan peternak."

Kongres memiliki beberapa alat untuk memerangi inflasi, yang mencapai 8,6% dalam 12 bulan hingga Mei, menurut indeks harga konsumen AS. Di luar tagihan pengiriman, Demokrat juga mendorong langkah-langkah untuk menurunkan harga obat resep.

Impor di pelabuhan peti kemas ritel utama negara itu diperkirakan akan mencapai rekor volume pada Juni karena pengecer berusaha memenuhi permintaan konsumen dan melindungi diri dari gangguan di pelabuhan Pantai Barat, Federasi Ritel Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

TLKM Divestasi AdMedika ke Fullerton Health
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:54 WIB

TLKM Divestasi AdMedika ke Fullerton Health

Penandatangan CSPA dengan Fullerton Health merupakan langkah menuju realisasi divestasi penuh AdMedika Group

PGN Perkuat Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:49 WIB

PGN Perkuat Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi

Arah strategis PGN pada tahun 2026 difokuskan pada penguatan operasional, konsolidasi portofolio bisnis, serta ekspansi bisnis bernilai tambah

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:46 WIB

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying

Pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

 Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:42 WIB

Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman

Penurunan hari operasi pembngkit (HOP) PLTU mengindikasikan ada persoalan pada distribusi batubara domestik

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi

Jika harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel, maka belanja subsidi tembus Rp 309 triliun

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026

Kebutuhan pendanaan akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) mencatat pertumbuhan laba bersih di tengau merosotnya penjualan di sepanjang tahun 2025. ​

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi

Prospek emiten CPO dan batubara diadang kebijakan kenaikan tarif ekspor dan pemangkasan kuota produksi.

Transaksi Waran Terstruktur dan Derivatif Masih Terus Tumbuh
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:01 WIB

Transaksi Waran Terstruktur dan Derivatif Masih Terus Tumbuh

BEI mencatat, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk terstruktur dan derivatif mulai tumbuh. 

Ancaman Inflasi Membayangi Prospek Bisnis Asuransi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 03:50 WIB

Ancaman Inflasi Membayangi Prospek Bisnis Asuransi

Hingga Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp 18,42 triliun. 

INDEKS BERITA

Terpopuler