Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut

Jumat, 17 Juni 2022 | 10:01 WIB
Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di White House, Washington, U.S., March 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis menandatangani undang-undang untuk meningkatkan pengawasan pengiriman laut, yang menurut anggota parlemen akan membantu mengekang inflasi dan mengurangi kemacetan dalam kegiatan ekspor impor.

Rancangan yang didukung kedua partai itu mendapat pengesahan dari dewan perwakilan dengan suara 369-42 awal pekan ini. Biden mengatakan dia telah "berjanji untuk menindak operator laut yang memberlakukan tarif tinggi yang merugikan keluarga Amerika."

Undang-undang baru meningkatkan otoritas investigasi dari Federal Maritime Commission (FMC), badan AS yang mengawasi pengiriman laut, dan meningkatkan transparansi praktik industri.

"Ini akan membantu untuk mulai menurunkan biaya pengiriman," kata Biden.

Baca Juga: Perbaiki Kondisi Keuangan, Barcelona Tawarkan Saham Bisnis Ritel dan 25% Hak Siar

Undang-undang tersebut akan memungkinkan FMC untuk meluncurkan penyelidikan atas praktik bisnis angkutan umum laut, sebuah istilah yang secara luas mengacu pada kapal kargo yang beroperasi di laut lepas.

Ini juga akan dapat menerapkan langkah-langkah penegakan dan mengharuskan kapal untuk melaporkan kepada FMC "total impor/ekspor tonase" setiap kuartal kalender. Undang-undang tersebut akan melarang operator laut dari peluang penurunan yang tidak wajar untuk ekspor AS di bawah aturan baru yang akan ditentukan oleh FMC.

Dewan Pengiriman Dunia mengatakan akan bekerja dengan FMC untuk mengimplementasikan RUU itu "dengan cara yang akan meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan kami."

Baca Juga: Regulator di Sejumlah Negara Bagian AS Selidiki Pembekuan Akun Nasabah di Celcius

Namun, ia menambahkan: "Pengangkut laut terus memindahkan rekor volume kargo dan telah banyak berinvestasi dalam kapasitas baru - Amerika perlu membuat komitmen yang sama dan berinvestasi dalam infrastruktur logistik daratnya."

Gedung Putih mengatakan undang-undang itu akan "membuat kemajuan mengurangi biaya untuk keluarga dan memastikan perlakuan yang adil untuk bisnis Amerika, termasuk petani dan peternak."

Kongres memiliki beberapa alat untuk memerangi inflasi, yang mencapai 8,6% dalam 12 bulan hingga Mei, menurut indeks harga konsumen AS. Di luar tagihan pengiriman, Demokrat juga mendorong langkah-langkah untuk menurunkan harga obat resep.

Impor di pelabuhan peti kemas ritel utama negara itu diperkirakan akan mencapai rekor volume pada Juni karena pengecer berusaha memenuhi permintaan konsumen dan melindungi diri dari gangguan di pelabuhan Pantai Barat, Federasi Ritel Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Komoditas Bikin Saham Emiten Emas Memanas
| Kamis, 27 November 2025 | 15:57 WIB

Harga Komoditas Bikin Saham Emiten Emas Memanas

Margin yang dibukukan para pemain di sektor emas jauh lebih tinggi dan konsisten, terutama karena peran emas sebagai aset lindung nilai.

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi
| Kamis, 27 November 2025 | 10:00 WIB

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi

PetroChina International Jabung Ltd. merupakan produsen migas terbesar ke-9 di Indonesia, dengan produksi 58 MBOEPD pada 2024.

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat
| Kamis, 27 November 2025 | 09:37 WIB

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat

Manajemen menargetkan pemulihan profitabilitas pada 2026 lewat efisiensi biaya, perluasan jaringan layanan, serta penguatan portofolio. 

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera
| Kamis, 27 November 2025 | 09:33 WIB

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera

Kontrak itu memperkuat langkah PPRE dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. 

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP
| Kamis, 27 November 2025 | 09:24 WIB

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP

Perkembangan proses hukum ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun layanan bisnis PTPP.  

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group
| Kamis, 27 November 2025 | 07:58 WIB

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group

Semestinya kalau informasi tersebut benar, ANZ maupun Panin Financial berkewajiban melaporkan perubahan itu kepada publik dan otoritas.

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan
| Kamis, 27 November 2025 | 07:53 WIB

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan

Amerika Serikat (AS) merupakan pasar ekspor ban terbesar bagi Indonesia, dengan porsi mencapai 40%-45%.

Kasus Pajak
| Kamis, 27 November 2025 | 07:05 WIB

Kasus Pajak

Jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat ditengah marak kasus korupsi pajak.

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP
| Kamis, 27 November 2025 | 07:00 WIB

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP

Kasus korupsi di ASDP yang melibatkan para mantan petinggi BUMN ini merupakan ujian integritas dan kualitas pengambilan keputusan.​

Harga Saham DNAR Lompat Kodok, Begini Kata Direktur OK Bank Soal Upaya Mengerek Modal
| Kamis, 27 November 2025 | 06:57 WIB

Harga Saham DNAR Lompat Kodok, Begini Kata Direktur OK Bank Soal Upaya Mengerek Modal

Lonjakan harga saham PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) seiring rencana OJK mengubah aturan permodalan bank umum.

INDEKS BERITA

Terpopuler