Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut

Jumat, 17 Juni 2022 | 10:01 WIB
Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di White House, Washington, U.S., March 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis menandatangani undang-undang untuk meningkatkan pengawasan pengiriman laut, yang menurut anggota parlemen akan membantu mengekang inflasi dan mengurangi kemacetan dalam kegiatan ekspor impor.

Rancangan yang didukung kedua partai itu mendapat pengesahan dari dewan perwakilan dengan suara 369-42 awal pekan ini. Biden mengatakan dia telah "berjanji untuk menindak operator laut yang memberlakukan tarif tinggi yang merugikan keluarga Amerika."

Undang-undang baru meningkatkan otoritas investigasi dari Federal Maritime Commission (FMC), badan AS yang mengawasi pengiriman laut, dan meningkatkan transparansi praktik industri.

"Ini akan membantu untuk mulai menurunkan biaya pengiriman," kata Biden.

Baca Juga: Perbaiki Kondisi Keuangan, Barcelona Tawarkan Saham Bisnis Ritel dan 25% Hak Siar

Undang-undang tersebut akan memungkinkan FMC untuk meluncurkan penyelidikan atas praktik bisnis angkutan umum laut, sebuah istilah yang secara luas mengacu pada kapal kargo yang beroperasi di laut lepas.

Ini juga akan dapat menerapkan langkah-langkah penegakan dan mengharuskan kapal untuk melaporkan kepada FMC "total impor/ekspor tonase" setiap kuartal kalender. Undang-undang tersebut akan melarang operator laut dari peluang penurunan yang tidak wajar untuk ekspor AS di bawah aturan baru yang akan ditentukan oleh FMC.

Dewan Pengiriman Dunia mengatakan akan bekerja dengan FMC untuk mengimplementasikan RUU itu "dengan cara yang akan meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan kami."

Baca Juga: Regulator di Sejumlah Negara Bagian AS Selidiki Pembekuan Akun Nasabah di Celcius

Namun, ia menambahkan: "Pengangkut laut terus memindahkan rekor volume kargo dan telah banyak berinvestasi dalam kapasitas baru - Amerika perlu membuat komitmen yang sama dan berinvestasi dalam infrastruktur logistik daratnya."

Gedung Putih mengatakan undang-undang itu akan "membuat kemajuan mengurangi biaya untuk keluarga dan memastikan perlakuan yang adil untuk bisnis Amerika, termasuk petani dan peternak."

Kongres memiliki beberapa alat untuk memerangi inflasi, yang mencapai 8,6% dalam 12 bulan hingga Mei, menurut indeks harga konsumen AS. Di luar tagihan pengiriman, Demokrat juga mendorong langkah-langkah untuk menurunkan harga obat resep.

Impor di pelabuhan peti kemas ritel utama negara itu diperkirakan akan mencapai rekor volume pada Juni karena pengecer berusaha memenuhi permintaan konsumen dan melindungi diri dari gangguan di pelabuhan Pantai Barat, Federasi Ritel Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Performa Kompas100 Paling Moncer & Masih Punya Tenaga, LQ45 dan IDX30 Tertinggal Jauh
| Senin, 19 Januari 2026 | 12:57 WIB

Performa Kompas100 Paling Moncer & Masih Punya Tenaga, LQ45 dan IDX30 Tertinggal Jauh

Hingga pertengahan Januari 2026, pergerakan saham-saham unggulan di Indeks Kompas100 masih menunjukkan sinyal positif.

Guncangan Trump Jilid II: Antara Perang Dagang, Operasi Militer, dan Nasib Ekonomi RI
| Senin, 19 Januari 2026 | 09:43 WIB

Guncangan Trump Jilid II: Antara Perang Dagang, Operasi Militer, dan Nasib Ekonomi RI

Produsen lokal RI semakin tergencet oleh banjir barang murah dari Tiongkok, mulai dari tekstil (TPT), besi baja, hingga kendaraan listrik (EV).

Harga Perak Menggila! Sempat Anjlok Lalu Melawan ke US$ 93,92, Bakal Kemana Lagi?
| Senin, 19 Januari 2026 | 08:45 WIB

Harga Perak Menggila! Sempat Anjlok Lalu Melawan ke US$ 93,92, Bakal Kemana Lagi?

Harga perak diprediksi bakal mencari level keseimbangan baru yang lebih tinggi akibat keterbatasan pasokan.

Danantara Tumpuan Realisasi Investasi
| Senin, 19 Januari 2026 | 08:38 WIB

Danantara Tumpuan Realisasi Investasi

Ivestasi masih akan sangat ditentukan oleh faktor kepastian kebijakan dan eksekusi proyek di lapangan.

Pengangguran Jadi Risiko Utama Perekonomian RI
| Senin, 19 Januari 2026 | 08:30 WIB

Pengangguran Jadi Risiko Utama Perekonomian RI

Bonus demografi belum diimbangi penciptaan lapangan kerja berkualitas mengancam ekonomi             

Normalisasi Diskon Dimulai, Sektor Otomotif Masuk Fase Penyesuaian di 2026
| Senin, 19 Januari 2026 | 08:28 WIB

Normalisasi Diskon Dimulai, Sektor Otomotif Masuk Fase Penyesuaian di 2026

Diskon besar-besaran membuat penjualan mobil roda empat (4W) secara wholesale pada Desember 2025 melesat 27% secara bulanan.

IHSG Rekor, Rupiah Makin Loyo Dekati Rp 17.000, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 19 Januari 2026 | 08:19 WIB

IHSG Rekor, Rupiah Makin Loyo Dekati Rp 17.000, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pada Kamis (15/1), kurs rupiah di Jisdor Bank Indonesia (BI) melemah semakin mendekati Rp 17.000, tepatnya ke Rp 16.880. 

Ekonomi RI Merana Saat Macan Asia Menyala
| Senin, 19 Januari 2026 | 08:01 WIB

Ekonomi RI Merana Saat Macan Asia Menyala

Malaysia, Singapura, dan Vietnam mencetak pertumbuhan ekonomi solid di 2025. Temukan pendorong utama yang membuat mereka jadi magnet investasi.

BWPT Masuki Fase Turnaround Neraca, Deleveraging Jadi Katalis Revaluasi
| Senin, 19 Januari 2026 | 07:54 WIB

BWPT Masuki Fase Turnaround Neraca, Deleveraging Jadi Katalis Revaluasi

Rencana ekspansi kapasitas pabrik secara bertahap hingga 2028 diproyeksikan bakal menopang pertumbuhan volume produksi dan laba secara organik.

Harga Saham SOLA Terjungkal Usai ARA, Waktunya Serok atau Kabur?
| Senin, 19 Januari 2026 | 07:38 WIB

Harga Saham SOLA Terjungkal Usai ARA, Waktunya Serok atau Kabur?

Hingga kuartal III-2025 SOLA berhasil mencetak pertumbuhan double digit pada sisi top line maupun bottom line.

INDEKS BERITA