Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut

Jumat, 17 Juni 2022 | 10:01 WIB
Urai Kemacetan di Pelabuhan Negaranya, Presiden Biden Teken UU Pengiriman Laut
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di White House, Washington, U.S., March 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis menandatangani undang-undang untuk meningkatkan pengawasan pengiriman laut, yang menurut anggota parlemen akan membantu mengekang inflasi dan mengurangi kemacetan dalam kegiatan ekspor impor.

Rancangan yang didukung kedua partai itu mendapat pengesahan dari dewan perwakilan dengan suara 369-42 awal pekan ini. Biden mengatakan dia telah "berjanji untuk menindak operator laut yang memberlakukan tarif tinggi yang merugikan keluarga Amerika."

Undang-undang baru meningkatkan otoritas investigasi dari Federal Maritime Commission (FMC), badan AS yang mengawasi pengiriman laut, dan meningkatkan transparansi praktik industri.

"Ini akan membantu untuk mulai menurunkan biaya pengiriman," kata Biden.

Baca Juga: Perbaiki Kondisi Keuangan, Barcelona Tawarkan Saham Bisnis Ritel dan 25% Hak Siar

Undang-undang tersebut akan memungkinkan FMC untuk meluncurkan penyelidikan atas praktik bisnis angkutan umum laut, sebuah istilah yang secara luas mengacu pada kapal kargo yang beroperasi di laut lepas.

Ini juga akan dapat menerapkan langkah-langkah penegakan dan mengharuskan kapal untuk melaporkan kepada FMC "total impor/ekspor tonase" setiap kuartal kalender. Undang-undang tersebut akan melarang operator laut dari peluang penurunan yang tidak wajar untuk ekspor AS di bawah aturan baru yang akan ditentukan oleh FMC.

Dewan Pengiriman Dunia mengatakan akan bekerja dengan FMC untuk mengimplementasikan RUU itu "dengan cara yang akan meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan kami."

Baca Juga: Regulator di Sejumlah Negara Bagian AS Selidiki Pembekuan Akun Nasabah di Celcius

Namun, ia menambahkan: "Pengangkut laut terus memindahkan rekor volume kargo dan telah banyak berinvestasi dalam kapasitas baru - Amerika perlu membuat komitmen yang sama dan berinvestasi dalam infrastruktur logistik daratnya."

Gedung Putih mengatakan undang-undang itu akan "membuat kemajuan mengurangi biaya untuk keluarga dan memastikan perlakuan yang adil untuk bisnis Amerika, termasuk petani dan peternak."

Kongres memiliki beberapa alat untuk memerangi inflasi, yang mencapai 8,6% dalam 12 bulan hingga Mei, menurut indeks harga konsumen AS. Di luar tagihan pengiriman, Demokrat juga mendorong langkah-langkah untuk menurunkan harga obat resep.

Impor di pelabuhan peti kemas ritel utama negara itu diperkirakan akan mencapai rekor volume pada Juni karena pengecer berusaha memenuhi permintaan konsumen dan melindungi diri dari gangguan di pelabuhan Pantai Barat, Federasi Ritel Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Lapis Dua Mulai Merana
| Jumat, 15 November 2024 | 09:02 WIB

Saham Lapis Dua Mulai Merana

Setelah sempat menguat di tengah pelemahan saham-saham big cap, kini saham-saham lapis kedua juga mulai kehilangan tenaga.

Harga Emas Turun tapi Stok Logam Mulia Antam Belum Tersedia
| Jumat, 15 November 2024 | 08:49 WIB

Harga Emas Turun tapi Stok Logam Mulia Antam Belum Tersedia

Tidak tersedianya stok emas batangan Antam bisa terjadi karena masalah logistik ataupun permintaan. 

Saham Big Cap Mulai Minim Sokongan Asing
| Jumat, 15 November 2024 | 08:48 WIB

Saham Big Cap Mulai Minim Sokongan Asing

Beberapa saham berada di daftar top 10 market cap bursa, tidak  masuk dalam portofolio hedge fund asing

Incar Dana Rp 2 Triliun dari Obligasi, Tower Bersama Catat Oversubscribed
| Jumat, 15 November 2024 | 08:42 WIB

Incar Dana Rp 2 Triliun dari Obligasi, Tower Bersama Catat Oversubscribed

Rasio lancar TBIG per September 2024 berada di angka 0,2x, turun dari periode sama tahun sebelumya yang sebesar 0,3x. 

Daya Beli Anjlok, Kinerja Industri Ritel Keok
| Jumat, 15 November 2024 | 07:55 WIB

Daya Beli Anjlok, Kinerja Industri Ritel Keok

Pelemahan industri ritel disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, termasuk tren deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut.

Pemerintah Menindak Penyelundupan Barang Senilai Rp 6,1 Triliun di Sepanjang 2024
| Jumat, 15 November 2024 | 07:29 WIB

Pemerintah Menindak Penyelundupan Barang Senilai Rp 6,1 Triliun di Sepanjang 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Politik dan Keamanan.

Dilema Industri di Tengah Lonjakan Harga Kakao
| Jumat, 15 November 2024 | 07:20 WIB

Dilema Industri di Tengah Lonjakan Harga Kakao

Produsen makanan dan minuman fokus melakukan efisiensi dan pengetatan biaya operasional untuk mengantisipasi efek kenaikan harga kakao.

TOBA Divestasi Dua PLTU Senilai US$ 144 Juta
| Jumat, 15 November 2024 | 07:15 WIB

TOBA Divestasi Dua PLTU Senilai US$ 144 Juta

TOBA akan menjual seluruh saham  di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

Golden Flower (POLU) Ekspansi ke Bisnis Kecantikan dan Kesehatan
| Jumat, 15 November 2024 | 07:10 WIB

Golden Flower (POLU) Ekspansi ke Bisnis Kecantikan dan Kesehatan

POLU menggandeng Oracle Dermatology dari Korea Selatan.dan berupaya menghadirkan layanan dermatologi internasional di Indonesia.

Smelter Berhenti Produksi, Freeport Minta Relaksasi
| Jumat, 15 November 2024 | 07:00 WIB

Smelter Berhenti Produksi, Freeport Minta Relaksasi

PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi smelter usai insiden kebakaran yang terjadi pada bulan Oktober 2024 silam.

INDEKS BERITA

Terpopuler