Belum adanya ketegasan pemerintah dengan menghadirkan regulasi yang jelas untuk pengaturan subsidi berpotensi membuat anggaran bengkak.

Jika tidak ada perbaikan tata kelola, subsidi bisa tetap membengkak dan membebani APBN tanpa manfaat optimal bagi kelompok yang membutuhkan.

Tingkat okupansi rumah subsidi hingga akhir tahun 2024 kemarin semakin naik dan sudah mencapai angka 93,62%

Pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk poles daya tarik pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa).

Pelaksanaan kebijakan penghapusan subsidi BBM hendaknya jangan terburu-buru dan harus melalui kajian yang mendalam.

Berdasarkan kajian bersama tim UGM, BPH Migas menemukan batas kuota harian solar subsidi masih terlalu besar dan berpotensi disalahgunakan.

Di sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menerima 356 aduan atas dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi.

BPH Migas mencatat ratusan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi pada 2024 diantaranya kendaraan dinas TNI

Semoga akan tiba saatnya ada rezim pemerintah yang pamer keberhasilan karena sukses mengurangi jumlah orang yang butuh subsidi.

Kebijakan restriktif seperti pelarangan penjualan eceran seharusnya tidak diperlukan jika sistem digital dioptimalkan dengan baik.