Opini

Bumdes dan Program Makan Bergizi Gratis

Rabu, 18 Desember 2024 | 04:13 WIB

Abdul Munir Sara | Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XI

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melalui beberapa pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, pesan yang dapat diperkaya adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan key actors dalam program makan bergizi gratis (MBG). Substansi arah kebijakan Menteri Desa di balik program makan bergizi gratis adalah untuk menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir sustainable development goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan." Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan local economic development (LED) melalui Bumdes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan Bumdes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG ini sekaligus menjadikan Bumdes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa. Hal ini karena program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan. Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa. Namun kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program makan bergizi gratis tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa). Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, Bumdes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi. Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang sumber daya manusia (SDM), juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Peran Bumdes

Banyak pihak meragukan program makan bergizi gratis, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern haruslah teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan makan bergizi gratis ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Presiden Prabowo Subianto ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen). Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Tiga pilar

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan Bumdes sebagai key actors dalam program makan bergizi gratis. Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), corporate social responsibility (CSR) dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, Bumdes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG. Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, usaha kecil menengah (UMKM) transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program makan bergizi gratis juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program makan bergizi gratis menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa. Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes/musdes) menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program makan bergizi gratis diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan dan dikonsumsi baik di dalam maupun di luar desa. Muskil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Dan program makan bergizi gratis adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.