Bumdes dan Program Makan Bergizi Gratis

Rabu, 18 Desember 2024 | 04:13 WIB
Bumdes dan Program Makan Bergizi Gratis
[ILUSTRASI. Murid-murid sekolah SD Muhammadiyah 1 Wonopeti sedang menikmati paket makanan bergizi gratis yang disediakan oleh Mitra UMKM yang berpartisipasi dalam proses penyediaan menu makanan sehat dan bergizi melalui uji coba program Makan Bergizi Gratis di Kulon Progo, DI Yogyakarta pada Senin (16/12).]
Abdul Munir Sara | Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XI

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melalui beberapa pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, pesan yang dapat diperkaya adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan key actors dalam program makan bergizi gratis (MBG). Substansi arah kebijakan Menteri Desa di balik program makan bergizi gratis adalah untuk menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir sustainable development goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan." Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan local economic development (LED) melalui Bumdes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan Bumdes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG ini sekaligus menjadikan Bumdes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa. Hal ini karena program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan. Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Baca Juga: Mobil Hybrid Bakal Disuntik Insentif PPnBM

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa. Namun kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program makan bergizi gratis tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa). Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, Bumdes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Baca Juga: Perkuat Industri Tekstil, PPN Impor Kapas Dihapus

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi. Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang sumber daya manusia (SDM), juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Peran Bumdes

Banyak pihak meragukan program makan bergizi gratis, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern haruslah teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Baca Juga: PPN Naik, Tarif Listrik Dapat Diskon 50%

Program makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan makan bergizi gratis ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Baca Juga: Belum Tentu Mendorong Daya Beli, Paket Stimulus Ekonomi Dinilai Serba Tanggung

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Presiden Prabowo Subianto ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen). Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Tiga pilar

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan Bumdes sebagai key actors dalam program makan bergizi gratis. Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), corporate social responsibility (CSR) dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, Bumdes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG. Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, usaha kecil menengah (UMKM) transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Baca Juga: Rekening Tabungan Haji Naik, Bank Syariah Kembangkan Layanan Digital

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program makan bergizi gratis juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa. 

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program makan bergizi gratis menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa. Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes/musdes) menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program makan bergizi gratis diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan dan dikonsumsi baik di dalam maupun di luar desa. Muskil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Dan program makan bergizi gratis adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

Bagikan

Berita Terbaru

Ekspektasi Konsumen dan CEO Sama-Sama Rendah
| Rabu, 09 Juli 2025 | 11:57 WIB

Ekspektasi Konsumen dan CEO Sama-Sama Rendah

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode Juni 2025 mencapai 117,8, naik dari 117,5 tetapi masih bergerak di sekitar level terendah dalam 3 tahun. 

Akses Pendanaan ke Bank Terbatas, Fenomena Gagal Bayar Korporasi ke Pinjol Kian Naik
| Rabu, 09 Juli 2025 | 09:30 WIB

Akses Pendanaan ke Bank Terbatas, Fenomena Gagal Bayar Korporasi ke Pinjol Kian Naik

Terjadi kenaikan proporsi pinjaman daring ke perusahaan non-UMKM dibandingkan UMKM di pertengahan tahun lalu hingga Februari 2025.

Profit 25,13% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Melemah Lagi (9 Juli 2025)
| Rabu, 09 Juli 2025 | 08:51 WIB

Profit 25,13% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Melemah Lagi (9 Juli 2025)

Harga emas batangan Antam 24 karat hari ini 8 Juli 2025) di Logammulia.com tertera Rp 1.894.000 per gram.

Pertamina Patra Niaga Merombak Jajaran Direksi
| Rabu, 09 Juli 2025 | 06:57 WIB

Pertamina Patra Niaga Merombak Jajaran Direksi

Menurut Heppy, Pertamina Patra Niaga mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham.

Opsi Penunjukan Langsung Pengelola Blok Migas
| Rabu, 09 Juli 2025 | 06:53 WIB

Opsi Penunjukan Langsung Pengelola Blok Migas

Opsi penunjukan langsung WK migas ini disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat mengungkapkan urgensi revisi UU  Migas.

TINS dan PTBA Siap Ikuti Aturan Baru
| Rabu, 09 Juli 2025 | 06:47 WIB

TINS dan PTBA Siap Ikuti Aturan Baru

Enteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, skema tahunan lebih relevan dalam merespons fluktuasi harga dan permintaan pasar global

 Pengusaha Batubara Tolak Pungutan Bea Keluar
| Rabu, 09 Juli 2025 | 06:42 WIB

Pengusaha Batubara Tolak Pungutan Bea Keluar

Rencana pemerintah mengenakan bea keluar semakin membebani pelaku industri batubara yang sudah banyak menanggung sejumlah pungutan

Saham Emiten Baja Sudah Naik Tinggi, KRAS, GDST, & ISSP Disarankan Untuk Wait and See
| Rabu, 09 Juli 2025 | 06:41 WIB

Saham Emiten Baja Sudah Naik Tinggi, KRAS, GDST, & ISSP Disarankan Untuk Wait and See

Langkah China memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk Billet Baja Nirkarat dan HRC Nirkarat dinilai tak berefek.

IHSG Hari Ini Berpeluang Terangkat Euforia IPO
| Rabu, 09 Juli 2025 | 06:33 WIB

IHSG Hari Ini Berpeluang Terangkat Euforia IPO

Investor masih akan mencermati saham IPO yang akan listing di BEI. Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati rilis data inflasi China

Setelah IPO, Dua Emiten Pendatang Baru Ini Siap Ekspansi dan Menggenjot Kinerja
| Rabu, 09 Juli 2025 | 06:26 WIB

Setelah IPO, Dua Emiten Pendatang Baru Ini Siap Ekspansi dan Menggenjot Kinerja

Setelah mendapat amunisi IPO, ASPR optimistis bisa meraih pertumbuhan laba bersih hingga 50% pada 2025.

INDEKS BERITA

Terpopuler