Pemangkasan Bea Impor CPO Asal Indonesia Terancam Gagal

Kamis, 12 September 2019 | 11:50 WIB
Pemangkasan Bea Impor CPO Asal Indonesia Terancam Gagal
[ILUSTRASI. Panen kelapa sawit]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - PUNE. Peluang bagi Pemerintah India untuk memangkas bea impor produk olahan crude palm oil (CPO) yang berasal dari Indonesia kini tengah terancam gagal.

Pasalnya, industri pengolahan minyak nabati India yang bernaung dalam Solvent Extractors' Association (SEA) menunjukkan penolakan atas rencana tersebut.

Hal ini disampaikan dalam surat yang dilayangkan SEA ke Menteri Perdagangan India, dikutip dari pemberitaan indiatimes.com (11/09).

Dalam suratnya itu, Atul Chaturvedi, Presiden SEA menyitir pemberitaan media online yang mengutip pernyataan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita.

Enggar menyebut Pemerintah India akan memangkas bea impor produk refined, bleached, and deodorized (RBD) palmolein menjadi 45% untuk menciptakan level permainan yang setara dengan Malaysia.

Baca Juga: India berjanji akan menurunkan tarif bea masuk produk sawit

Dalam laporan tersebut, kutip Atul Chaturvedi, pemerintah India merespons positif permintaan Indonesia.

Nah, Atul Chaturvedi mengatakan bahwa informasi tersebut telah memunculkan kebingungan di antara pelaku perdagangan dan industri minyak nabati India.

"Faktanya, ketika pengenaan tambahan safeguard 5% untuk RBD palmolein dan CPO yang berasal dari Malaysia diberlakukan, bea masuk RBD palmolein dan CPO adalah 50%, terlepas dari asal negaranya dan telah menciptakan lapangan permainan yang setara untuk semua negara pengekspor," kata Atul Chaturvedi. 

Jadi tidak setara

Singkat cerita, jika akhirnya India memangkas bea impor CPO asal Indonesia, ini sama artinya perlakuan terhadap negara-negara eksportir CPO kembali tidak setara.

Sebab, bea impor CPO asal Indonesia menjadi lebih murah ketimbang Malaysia.

Impor CPO dan produk turunannya yang berasal dari Malaysia memang terancam seiring investigasi safeguard yang digelar Kementerian Perdagangan India.

Investigasi dilakukan menyusul permintaan yang diajukan SEA setelah impor CPO dan produk turunannya yang berasal dari Malaysia melonjak signifikan.

Baca Juga: Tarif Impor CPO Malaysia ke India direkomendasikan Naik 5%

Dalam rilis temuan awal, Kementerian Perdagangan India menemukan bukti bahwa lonjakan impor dari Malaysia telah merugikan industri lokal mereka.

Dus, India akan menerapkan tarif tambahan berupa safeguard 5% dan berlaku selama enam bulan.

Baca Juga: Ini Dampak Tiga Skenario Kebijakan Pembatasan CPO

Bagikan

Berita Terbaru

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

Merdeka Gold Resources (EMAS) Sinergikan Dua Anak Usaha di Tambang Emas Pani
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:24 WIB

Merdeka Gold Resources (EMAS) Sinergikan Dua Anak Usaha di Tambang Emas Pani

Dua entitas usaha PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), menjalin kerjasama pengolahan dan pemurnian atas hasil tambang senilai Rp 9,84 triliun.  ​

TBIG Mulai Tawarkan Surat Utang Senilai Rp 1,27 Triliun
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:20 WIB

TBIG Mulai Tawarkan Surat Utang Senilai Rp 1,27 Triliun

Penawaran tersebut terdiri dari Obligasi Berkelanjutan VII TBIG Tahap III Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TBIG Tahap III Tahun 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler