Kemenkeu menargetkan rasio utang pada 2026 di kisaran 39,66%-39,73% dari produk domestik bruto (PDB) lebih tinggi dari target APBN 2025. 

Pendapatan negara bukan pajak hanya akan tercapai 92,99% dari target APBN tahun ini setelah dividen Danantara tak masuk anggaran. 

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per akhir Mei 2025 melampaui Rp 300 triliun

Pemangkasan anggaran berdampak ke proyek infrastruktur termasuk jalan, bendungan dan irigasi. Jika dihitung, anggaran PU tersisa Rp 29 triliun.

OECD memperkirakan, defisit anggaran Indonesia terhadap PDB pada 2025 akan mengalami lonjakan jadi 2,8%, naik dari 2,3% pada 2024. 

Kemenkeu mengaku telah menghitung penurunan ini dan akan mencoba mengoptimalkan penerimaan negara sesuai target APBN. 

Ketika APBN tidak lagi defisit, tentu peluang pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan menjadi lebih fleksibel.

Rasio pendapatan negara terhadap PDB diperkirakan ada di kisaran 11,71%–12,22%, lebih rendah dibanding target APBN 2025 sebesar 12,36%.

Jika penerimaan masih seret, sementara pemerintah tak melakukan penghematan pengeluaran yang masif, defisit APBN 2025 berpotensi lebih dari 3%.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Maret 2025, APBN sudah mencetak defisit sebesar Rp 104 triliun