Kemenkeu mengaku telah menghitung penurunan ini dan akan mencoba mengoptimalkan penerimaan negara sesuai target APBN. 

Ketika APBN tidak lagi defisit, tentu peluang pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan menjadi lebih fleksibel.

Rasio pendapatan negara terhadap PDB diperkirakan ada di kisaran 11,71%–12,22%, lebih rendah dibanding target APBN 2025 sebesar 12,36%.

Jika penerimaan masih seret, sementara pemerintah tak melakukan penghematan pengeluaran yang masif, defisit APBN 2025 berpotensi lebih dari 3%.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Maret 2025, APBN sudah mencetak defisit sebesar Rp 104 triliun

Beban yang ditanggung APBN berpotensi makin membengkak jika Indonesia mengimpor migas lebih banyak dari Amerika Serikat.

Proyek strategis nasional yang digarap oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai Rp 2,8 triliun ini didanai melalui APBN

Kementerian Keuangan mengumumkan, per Maret 2025 APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 104,2 triliun. 

APBN mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun hingga Maret 2025, tapi ini tidak berarti kondisi anggaran aman.

TKD merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dikelola daerah