Selain media, gelombang PHK banyak terjadi di sektor industri padat karya seperti tekstil, elektronik, ritel offline hingga otomotif.

Jika dibiarkan, berlanjutnya PHK bisa berdampak serius terhadap perekonomian lantaran daya beli masyarakat makin melemah.

Memasuki 2025, ada banyak pekerjaan rumah pemerintah agar kenaikan tren PHK tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

Kenaikan upah minimum (UMP) 2025 sebesar 6,5% dan penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% menambah beban industri.

Pemerintah akan membentuk satuan tugas atau satgas PHK sebagai antisipasi pencegahan PHK tidak bertambah banyak.

Pelatihan ulang tenaga kerja menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berpotensi menahan ekspansi usaha, memaksa efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk memitigasi persoalan ketenagakerjaan, pemerintah berencana membentuk satuan tugas atau Satgas PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah tembus 63.947 tenaga kerja.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih marak terjadi tak hanya menghantui para pekerja.