Aturan DHE SDA Anyar bakal Kelar Januari 2025
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah aturan yang akan menjadi payung hukum ketentuan DHE SDA yang baru
BI Sebut, Rasio Uang Palsu Semakin Rendah
Rasio uang palsu terhadap uang yang diedarkan (UYD) sepanjang 2024 adalah empat lembar per juta uang yang beredar (4 ppm)
Rame-Rame Tolak PPN 12%
Warganet masih ramai menolak kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% meski pemerintah akan tetap memberlakukan tarif tersebut
Apindo: Rupiah Melemah hingga Rp 16.350 di 2025
Kebijakan DHE oleh pemerintah, LCT, penerbitan SRBI dan SVBI oleh BI belum bisa menjaga nilai tukar rupiah
Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bisa Sia-Sia
Insentif fiskal dalam paket kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah selama dua bulan tak mampu menahan tekanan ekonomi
Tekstil Banyak Menikmati Fasilitas Kawasan Berikat
Sebanyak 1.455 perusahaan telah menikmati fasilitas kawasan berikat yang tersebar dalam 21 kantor wilayah dan satu kantor pelayanan utama.
Siap-Siap Menjaring Cukai Minuman Berpemanis
Selain menyiapkan regulasi, pemerintah sedang menyosialisasikan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan
BI Siapkan Rp 133,7 Triliun untuk Natal dan Tahun Baru
Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru dan telah didistribusikan ke perbankan
Peluang Pemangkasan Bunga Acuan BI Makin Terbatas
BI mempertahankan suku bunga acuannya alias BI-Rate di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Desember 2024
Awas Rasio Utang Negara Kembali Meningkat
Dengan naiknya rasio utang, pemerintah perlu mengelola utang secara cermat sambil mencari peluang memacu penerimaan
Bank Dunia Ramal Tax Ratio Indonesia Sulit Tembus 11%
Rasio pajak alias Tax ratio Indonesia diperkirakan masih akan berada di kisaran angka 10% hingga tahun 2027 mendatang
Bank Sentral Masih Punya Ruang Memangkas Bunga Acuan
Sebagian ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan memangkas suku bunga acuannya (BI-Rate) pada bulan ini
Pemerintah Memperluas Target Pajak Pebisnis UMKM
Pemerintah akan menurunkan ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Dampak Kebijakan Insentif PPh 21 Dinilai Tidak Maksimal Mendongkrak Perekonomian
Pemerintah memberikan insentif pajak bagi pekerja yang terdampak pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Belum Tentu Mendorong Daya Beli, Paket Stimulus Ekonomi Dinilai Serba Tanggung
Efek insentif hanya sementara, namun kenaikan tarif PPN menjadi 12% bisa menekan ekonomi dalam jangka panjang.
Setoran Dividen Perusahaan Pelat Merah Sudah Menembus Target Tahun Ini
Realisasi dividen itu terutama didorong setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.
Tren Pelemahan Rupiah Berpotensi Mengganggu Anggaran Negara
Pelemahan rupiah bisa mempengaruhi defisit anggaran negara hingga peningkatan beban utang luar negeri.
Paket Stimulus Pemerintah Harus Bisa Mendongkrak Daya Beli
Stakeholder yakni pemerintah, pengusaha dan masyarakat-konsumen harus mendapatkan manfaat dan beban yang adil.
Seleksi CAT dan Wawancara Petugas Haji Pekan Depan
Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M menyelesaikan tahap verifikasi administrasi.
Sanksi 41 Pelaku Usaha Langgar Distribusi Minyak
Terdapat rantai distribusi yang panjang pada tingkat distributor dan pengecer yang menyebabkan harga Minyakita di atas HET
BI Rampungkan Proof of Concept Rupiah Digital
Proof of Concept yang dimaksud, yakni tahap pertama yang fokus pada immediate state – wholesale cash ledger
Harga Jual Eceran Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025
Pemerintah menahan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Namun, pemerintah menaikkan harga jual eceran (HJE) hampir seluruh produk hasil tembakau
Pemerintah Menggali Utang Baru Rp 483,6 Triliun hingga November Tahun Ini
Asian Development Bank (ADB) melihat pemerintah Indonesia masih memiliki kemampuan membayar utang kepada debitur, termasuk ADB.
Demi Menggenjot Ekonomi, Pemerintah Menggerojok Belanja Negara di Ujung Tahun 2024
Pemerintah mengharapkan belanja senilai Rp 517 triliun pada Desember bisa menggairahkan ekonomi nasional.
Ketimbang PPN Lebih Baik Benahi Aturan
Menurut mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara PMK dengan UU KUP agar terbentuk transparansi pajak