Revisi PP dimaksudkan untuk mengoptimalkan PNBP dan mengefektifkan penertiban keterlanjuran sawit di kawasan hutan yang sulit diselesaikan.

Kebijakan ini tuai polemik karena berpotensi menekan ekonomi para petani dan berefek ke industri perkebunan yang diklaim berada di kawasan hutan.

Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan secara ilegal bisa mendukung kestabilan bisnis emiten dalam jangka panjang.

Laporan Auriga menunjukkan, konsesi tambang nikel seluas lebih dari 22.000 hektare (ha) mengancam 2.470 ha terumbu karang, 7.200 ha hutan alam,

Sejumlah perusahaan besar memiliki proyek panas bumi di sekitar taman nasional yang menjadi warisan dunia Unesco.

Agrinas Nusantara mendapat tambahan lahan lagi seluas 674.178,44 hektare dari Satugas Tugas Penertiban Kawasan Hutan. 

PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) yang memiliki konsesi hutan bersiap berkecimpung di bisnis karbon. Apa saja tantangannya?

Dana penurunan emisi dari sektor hutan dan penggunaan lahan yang diproyeksi Rp 400 triliun baru tercapai Rp 21 trliun. 

Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pembukaan 20,6 juta hektare (ha) lahan untuk proyek ketahanan pangan tidak akan dilakukan sekaligus

 Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq demi mengantisipasi timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.