Masyarakat sipil mengkritisi adanya wacana dari pemerintah yang akan memaafkan tindakan para koruptor.

Ada perbedaan situasi antara pengampunan terpidana politik atau pelanggar HAM dengan pengampunan terhadap koruptor.

KPK melelang sebanyak 134 barang rampasan mulai dari kendaraan dan tas mewah hingga barang tidak bergerak.

Di perkara korupsi timah, potensi luas lahan yang rusak mencapai dua kali lipat dari wilayah DKI Jakarta, dengan kerugian Rp 271 triliun.

Hukuman memiskinkan koruptor dinilai bisa memberikan efek jera.

Mengusung mantan pesakitan, parpol dinilai gagal menjalani edukasi politik.

Beleid ini bisa menjadi kuburan bagi para koruptor asalkan dioptimalkan pelaksanaannya.

Parpol harusnya taat azas tidak mencalonkan calon wakil legislatif mantan napi koruptor.

Ada semacam regenerasi yang mengkapitalisasi ruang politik dan kekuasaan.

RUU Perampasan Aset harus kembali didengungkan untuk memiskinkan para koruptor.