Pemerintah memastikan beras jenis premium tidak dikenakan tarif PPN 12% yang akan berlaku di awal tahun 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi terbatasnya pasokan bahan baku yang selama ini menjadi hambatan utama industri tekstil nasional.

Pemerintan berikan pembebasan PPN dan diskon 50% tarif listrik sebagai kompensasi atas kenaikan tarif PPN menjadi 12% di awal tahun depan.

Pemerintah selaku pengambil keputusan gagal dalam memahami karakter ontologis pajak sebagai instrumen pemerataan.

Tahun depan, pemerintah akan merilis sejumlah kebijakan ekonomi salah satunya penerapan pajak pertambahan nasional (PPN) 12%.

Jika memungkinkan, Indonesia bisa menyontek langkah Vietnam yang malah memperpanjang penurunan tarif PPN di negaranya dari 10% menjadi 8%.

Menurut mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara PMK dengan UU KUP agar terbentuk transparansi pajak

Pemerintah belum memerinci kriteria dan objek yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%

DPR menyebut bahwa pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% khusus barang mewah saja 

Pemerintah pekan depan akan mengumumkan kepastian kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2025