Saatnya kita menyatakan dengan tegas, pemalsuan beras bukan sekadar pelanggaran, tetapi merupakan kejahatan yang harus ditindak sekeras-kerasnya.

Sistem pemidanaan konvensional di Indonesia sering kali kalah cepat dibanding kelihaian pelaku kejahatan.

Kejagung mengusut dugaan korupsi, sementara Polri menyelisik kejahatan pangan di kasus beras oplosan.

Pemerintah perlu menindak dengan tegas para pelaku pengoplosan beras supaya masyarakat kembali percaya.

Kejaksaan Agung tengah menangani sederet kasus kejahatan korporasi termasuk perizinan ekspor CPO yang menyeret tiga grup perusahaan sawit. 

Indonesia dan Thailand menyekapati kerjasama di beberapa bidang seperti pertahanan, keamanan hingga ekonomi dan investasi.

PPATK mengindikasikan perputaran uang di kejahatan narkotika yang besar selama periode tahun 2022 sampai 2024. 

Lebih miris lagi, sistem pajak yang diklaim canggih tersebut berpotensi mudah dijebol pelaku kejahatan siber.

Wacana ini butuh komitment serius semua kepentingan. 

Seorang buron tidak punya hak mengajukan gugatan.