Anggaran Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya Rp 4,79 triliun pada tahun ini tinggal Rp 2,03 triliun.

Basis data kependudukan yang valid harus terpusat  di Kemendagri.

KPU akan membuat daerah pemilihan untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Realisasi belanja pemda provinsi dan kabupaten/kota hingga bulan Mei baru mencapai 21,43%.

Kemendagri akan menerapkan tarif akses NIK pada lembaga swasta komersial.

Pengisian jabatan pelaksana kepala daerah pleh penjabat sementara sesuai dengan UU 10/2016.

Hingga pertengahan November 2021, kemendagri belum menerima pengajuan Raperda APBD 2022.

bantuan  asing kerap memiliki muatan ekonomi dan politik yang bersinggungan dengan kepentingan dalam negeri.

Dalam pelonggaran PPKM kali ini, Kemendagri kembali mensyaratkan tes PCR untuk pelaku perjalanan domestik.

Saat ini tercatat ada 1.097 BUMD di Indonesia.