Dalam dunia yang saling terhubung saat ini, menegaskan kedaulatan tidak berarti mundur dari kerja sama global.

Gap antara literasi dan inklusi harus terus diperkecil agar tercipta pasar keuangan yang benar-benar berkualitas.

Urusan menghapus outsourcing yang sudah dilegalkan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tentu juga tidak mudah.

Outlet beras Bulog terbentang luas, mulai untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, tanggap darurat bencana hingga program makan bergizi gratis.

Kebijakan trading halt sebenarnya bagus, menghindari kepanikan massal dan memberikan waktu investor mengambil keputusan d lebih rasional.

Momentum Ramadan dan Lebaran tidak bisa mendorong ekonomi negara kita menembus angka 5% di kuartal I-2025.

Semangat kedaulatan memang diusung QRIS, tetapi tak ada unsur diskriminasi, entah itu national treatment maupun technical barriers lainnya.

Pelambatan ekonomi ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah, menjadi peringatan bahwa kelesuan ekonomi itu nyata bukan mengada-ada. 

Moratorium ekspor selama 3-6 bulan, yang ditolak petani tetapi didorong industri, bukan solusi ideal jika hanya menguntungkan satu pihak.

Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan generasi muda, jika para penyelenggara pendidikan dipaksa tunduk pada kepentingan penguasa.

Mewujudkan regulasi yang inklusif bukanlah pekerjaan instan. Ini menuntut kemauan politik untuk keluar dari zona nyaman kebijakan konvensional.

Upah tak sebanding dengan biaya hidup. Mayoritas masyarakat Indonesia berjuang mengangkat daya beli. Tengok, saat mudik Lebaran kemarin.

Pasar obligasi korporasi dalam negeri dengan mata uang rupiah masih kalah semarak dengan pasar sejenis dari negara tetangga. 

Aprroval rating yang rendah selama 100 hari kepemimpian Donald Trump harus jadi cermin bagi pemerintahan saat ini dalam menjaga para talenta.

Ketika aspek psikologi massa sedang bekerja di pasar saham, investor harus bisa merasakan kapan saham sudah terlalu mahal

Penduduk miskin di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Posisi kita di bawah Laos dengan persentase penduduk miskin 68,9%.

Sistem perlindungan sosial harus adaptif dan inklusif, sehingga buruh tidak dibiarkan berjuang sendiri.

Kelas menengah memiliki bahan bakar yang mumpumi untuk bisa mengawal dan kritisi kebijakan pemerintah.​

Wejangan Presiden Prabowo di Danantara untuk mengevalusi penuh kinerja BUMN diharap tidak menjadi omon-omon termasuk juga berlaku bagi wakilnya.

Penyerapan motor listrik di pasar Indonesia melonjak tahun 2024 lalu, saat pemberian subsidi hanya mensyaratkan NIK.

Pemahaman saja tidak cukup, anak muda harus mengasah emosi dan sikap terhadap uang serta godaan-godaan pengeluaran yang mereka hadapi setiap hari.

Reformasi tata kelola bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi memastikan keberlanjutan dan integritas dunia usaha ke depan.

​Lewat World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari sebesar 3,3% menjadi 2,8%.

Ingat, kelak, tak ada bukti kesuksesan program makan bergizi gratis (MBG) kecuali anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas.

Untuk menghilangkan kerentanan itu, maka reindustrialisasi yang menghasilkan ekspor dan substitusi impor menjadi kunci.