Tekanan yang dihadapi industri Bank Perekonomi Rakyat (BPR) sangat berat. Pembiayaan BPR semakin melorot dan kualitas asetnya kian memburuk. ​

Menilai alasan permodalan menjadi batu sandungan bagi LKM untuk bisa naik kelas menjadi bank perekonomian rakyat.

NPL BPR dipengaruhi salah satunya dari scarring effect atau dampak negatif jangka panjang pandemi, yang berdampak ke nasabah perorangan atau UMKM 

Empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur merger, mereka BPR Rejeki Insani, BPR Dutabhakti, BPR Bina Kharisma Insani, dan BPR Bina Sejahtera Insani.

OJK terus mendorong konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama yang bermodal kecil dan rentan tekanan ekonomi​

​Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan yang mendorong lembaga keuangan mikro (LKM) untuk bertransformasi jadi BPR

BPR perlu mencari jalan lain tanpa mengandalkan imbal hasil. Seperti pendekatan dengan nasabah melalui komunitas atau yang lain.   

BPR harus bertahan dalam menghadapi persaingan penghimpunan dana, terutama dari bank digital menawarkan bunga deposito tinggi.

Dari Januari hingga Desember 2024, OJK telah mencabut izin usaha 20 BPR dan telah melalui proses likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas OJK  menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS serta melindungi kepentingan konsumen.