​Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan yang mendorong lembaga keuangan mikro (LKM) untuk bertransformasi jadi BPR

BPR perlu mencari jalan lain tanpa mengandalkan imbal hasil. Seperti pendekatan dengan nasabah melalui komunitas atau yang lain.   

BPR harus bertahan dalam menghadapi persaingan penghimpunan dana, terutama dari bank digital menawarkan bunga deposito tinggi.

Dari Januari hingga Desember 2024, OJK telah mencabut izin usaha 20 BPR dan telah melalui proses likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas OJK  menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS serta melindungi kepentingan konsumen. 

Per September 2024, jumlah BPR di Indonesia masih cukup banyak menurut data OJK. Totalnya mencapai 1.377 bank

BPR milik Pemda akan diwajibkan dikendalikan BPD

LPS akan memulai program percontohan penerapan sistem IT untuk 100 BPR tahun depan.

Data OJK, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) BPR mencapai 11,39% per Juni 2024.

BPR sudah mulai menggalakkan tranformasi digital dalam dua tahun terakhir.