APBD yang harusnya jadi motor penggerak ekonomi daerah menjadi sia-sia lantaran banyak dana hanya disimpan untuk mendapat bunga.

Keadilan pemungutan pajak penghasilan atau PPh tidak perlu lagi mengalah terhadap kesederhanaan pajak.

Pekerjaan hijau di banyak sektor sudah menjadi keharusan agar aktivitas ekonomi mengusung prinsip keberlanjutan.

Kelebihan likuiditas juga akan menyebar menuju ke berbagai jenis aset finansial yang menawarkan imbal hasil lebih atraktif.

Kebiasaan dan pola lama penyelesaian proyek yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sudah tentu harus dikaji ulang.

Banyak bank masih menawarkan bunga deposito yang relatif besar untuk menjaga likuiditas dan menarik dana masyarakat.

Jika negosiasi utang beres, tentu perlu diurai, apakah ada indikasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam mewujudkan Whoosh?

Purbaya Effect semakin patut dipertanyakan karena saham-saham bank BUMN yang menerima "suntikan" dana dari Menkeu Purbaya mengalami koreksi besar.

Presiden Prabowo harus bekerja keras untuk membersihkan sistem pemerintahan yang sudah terlanjur rusak.

Kebijakan yang mengubah struktur permintaan tanpa program transisi berisiko memicu PHK dan gejolak sosial, terutama di daerah basis produksi.

Pemerintah jangan sekadar mengejar angka dan statistik sebagai patokan kinerja, namun juga mengedepankan kualitas.

Sehingga ketika investor asing jualan, saham tersebut tertekan turun dan rata-rata membentuk down trend. 

Tantangan pertama yang harus dijawab Danantara adalah tata kelola yang akuntabel dan terbuka akan keterlibatan pengawasan publik.

Kinerja kinclong emas terjadi ketika kondisi ekonomi dunia kurang baik. Investor harus siap bila emas berganti dengan tren menurun di tahun depan.

Tanpa manajemen dan ketahanan diri yang memadai bank yang mendapat guyuran dana bisa gagal mengelolanya.​

Indonesia yang punya cadangan tanah jarang yang berlimpah harus bisa memanfaatkan komoditas penting bagi kepentingan nasional.

Semoga saja, di tengah kesibukan mengerek daya beli dan ekonomi, pemerintah tidak melupakan upaya mitigasi ancaman perubahan iklim.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus aktif memantau risiko di asuransi, koperasi dan fintech, bukan hanya perbankan.

Banyak korporasi global kini mencari lokasi produksi alternatif di luar China untuk menghindari risiko tarif tinggi.

Seperti yang diargumentasikan Lizhi Liu dalam bab terakhir bukunya, institutional outsourcing tidak akan efektif dalam jangka panjang.

Kalau kekosongan stok bensin di SPBU swasta tak segera pemerintah atasi, maka pembengkakan subsidi dan kompensasi BBM lumayan besar.

Kolapsnya sektor asuransi bisa berdampak terhadap industri keuangan yang lain meliputi bank, pasar modal dan stabilitas fiskal.

Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota DPR membangun kepercayaan melalui empati, transparansi, dan tentu saja komitmen memperjuangkan aspirasi.

Masih cukup waktu membenahi ekonomi domestik untuk menghadapi gig economy agar menjadi kekuatan ekonomi kelas menengah Indonesia.

Minimalisasi kasus saham gorengan sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu saat sebuah perusahaan melakukan initial public offering (IPO).