Pemerintah memutuskan kenaikan UMP sebesar 6,5% pada tahun depan yang akan ikut mempengaruhi iuran dapen. 

Pemerintah bakal menyiapkan kebijakan khusus bagi perusahaan yang tidak mampu menerapkan UMP tahun 2025.

Pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang berpihak pada pekerja tanpa harus menambah beban biaya perusahaan secara berlebihan.

Industri manufaktu kemungkinan bakal kesulitan memenuhi kenaikan UMP 6,5% jika berkaca pada kondisi bisnis terkini yang serba menantang.

Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan tenggat waktu pengumuman upah minimum paling lambat pada 21 November.

Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023 Pasal 31, penetapan UMK harus lebih tinggi dibandingkan UMP.

Penetapan UMP harus memperhatikan pelemahan rupiah dan tren kenaikan suku bunga acuan.

Kemnaker Mengkaji Kenaikan UMP 2024

Apindo menyerahkan keputusan gugatan PTUN kepada daerah.

Usulan kenaikan UMK di sejumlah wilayah sentra industri dinilai memberatkan pelaku usaha.